Infografis
Suara.com - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) curiga Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sengaja membiarkan persoalan sampah terus terjadi. Pemprov Jakarta juga dianggap tidak becus urus sampah meski sebenarnya sudah punya aturan perundang-undangan yang ideal.
"Di atas kertas cukup baik, cuma kita tidak tahu kepentingan pemerintah, bisa jadi atau tidak. Ya sudah memang urusan sampah ini mungkin tidak mau diurus, diperbaiki, karena ada proyek di situ," kata koordinator kampanye Walhi Jakarta Muhammad Aminullah kepada Suara.com, Kamis (18/7/2024).
Pria yang akrab disapa Anca itu memaparkan, Jakarta sebenarnya sudah punya aturan terkait pencegahan penumpukan sampah di TPA hingga cara pengelolaannya mulai dari tingkat RW. Aturan tersebut tercatat dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Lingkup Rukun Warga.
Akan tetapi, kata Anca, pelaksanaan Pergub tersebut tidak pernah serius dijalankan. Serta tak ada ketegasan Pemrpov dalam penerapannya. Itu sebabnya, Walhi curiga kalau ada kesengajaan atas tindakan tersebut.
Baca Juga: Viral Ibu Kost Pergoki Kamar Penuh Sampah, Diduga Dihuni Penderita Hoarding Disorder
"Kalau sampah terus jadi masalah, ada proyek, ya kan mereka-mereka juga yang untung. Kita tidak putus harapan, cuma melihat cara-cara yang dilakukan pemerintah, ya kita berani ngomong seperti itu. Jangan-jangan sampah ini memang sengaja dipelihara," tuding Anca.
Salah satu proyek yang bisa jadi menguntungkan segelintir orang di Pemprov Jakarta, lanjut Anca, seperti rencana pembuatan TPA baru di Kepulauan Seribu yang disebut dengan istilah 'pulau sampah'. Padahal, Pemprov Jakarta dinilai harusnya tidak perlu membuka TPA baru, tetapi memastikan jumlah sampah yang berakhir ke TPA makin berkurang.
Selain itu, program Refuse Derived Fuel (RDF) juga dicurigai sebagai salah satu dari proyek yang sengaja dibuat. RDF sendiri merupakan hasil pemisahan sampah padat perkotaan antara fraksi yang mudah terbakar dengan fraksi yang sulit terbakar.
"Itu kan proyek semua dan proyeknya selalu dihilir. Sedangkan terkait pengetahuan masyarakat untuk peningkatan kapasitas, pendampingan, pendidikan, itu masih jarang terlihat. Solusi yang diberikan pemerintah selalu dihilir dan bentuknya proyek," pungkas Anca.
