Buru-buru Pindah ke IKN, Greenpeace Sebut Jokowi Tak Pikirkan soal Kesediaan Air karena Terlalu Ambius

Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikritik keras dalam membangun Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur lantaran tidak memikirkan ketersediaan air. Bahkan, Jokowi dicap terlalu ambisius memindahkan ibu kota hingga tidak memikirkan solusi mengatasi krisis air akibat maraknya penebangan hutan. 

Forest Campaigner Team Leader Greenpeace Indonesia, Arie Rompas mengatakan kalau pemerintah justru lebih fokus membahas proses politik dibandingkan pelestarian alam. 

"Kami melihat lebih banyak proses politik dan ambisi pemerintahan Jokowi untuk memindahkan IKN sehingga semuanya terkesan dilakukan terburu-buru. Akibatnya ini menjadi persoalan yang sedang dihadapi sekarang ini yang berkaitan dengan kondisi ketersediaan airnya," kata Arie dalam siaran langsung Instagram bersama @independenid dikutip Suara.com, Rabu (17/7/2024). 

Arie menyebutkan bahwa sebelum pembangunan IKN dimulai, sebenarnya kondisi Kalimantam Timur sendiri telah mulai alami penurunan ketersediaan air. Kondisi itu terjadi karena adanya krisis iklim serta pembabatan hutan yang makin luas dan diganti dengan lahan perkebunan sawit maupun pertambangan. 

Baca Juga: Bahas 4 Poin Penting, Jokowi juga Terima Kasih ke MBZ usai Kunjungan Prabowo-Gibran Bulan Lalu

Sekalipun curah hujan sedang tinggi, hal tersebut tidak cukup membantu untuk membuat ketersediaan air bersih mencukupi bagi masyarakat sekitar.

"Ketersediaan air itu akan melimpah jika hutan masih bagus. Sedangkan di lokasi itu sudah terjadi deforifikasi, kawasan hutan sudah diubah menjadi sebagian menjadi sawit dan juga tambang. Sehingga memang kondisi air di lokasi itu sudah sangat berubah," ungkap Arie. 

Krisis air itu diprediksi akan semakin parah apabila tidak ditangani dengan serius oleh pemerintah dan mulai terjadi perpindahan ASN yang berkantor di IKN. Sebab, saat ini pun ketersediaan air tak mencukupi, lantaran masyarakat sekitar IKN harus berbagi air bersih dengan pemerintah yang masih lakukan pembangunan. 

"Masih ada kebutuhan air untuk pembangunan infrastruktur. Karena mereka membutuhkan air sehingga dibangunlah beberapa waduk untuk kemudian sudah menciptakan konflik air dengan masyarakat, karena masyarakat di sekitar situ masih menggunakan air sungai," tuturnya.

Baca Juga: Dentuman Meriam Iringi Sambutan Hangat Presiden MBZ ke Jokowi di Abu Dhabi