Infografis
Suara.com - China dan Amerika Serikat saat ini disebut-sebut tengah memanas, menyusul sanksi tegas yang dijatuhkan kepada perusahaan dan individu dari Amerika Serikat.
Hal tersebut disebabkan perusahaan dan individu dari Amerika Serikat itu menyuplai senjata kepada pemerintah Taiwan.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing pada Senin mengatakan, saat ini pemerintah China mengambil tindakan balasan terhadap kontraktor utama AS yang baru-baru ini menjual senjata ke Taiwan.
"Para eksekutif senior mereka, dan terhadap perusahaan militer yang terlibat dalam penjualan senjata AS ke Taiwan maupun yang menghadiri Forum Bisnis Pertahanan Taiwan-AS di Taiwan dalam beberapa tahun terakhir," kata dia, dikutip Senin (15/7/2024).
Baca Juga: 3 Drama China yang Dibintangi Neo Hou di Youku, Terbaru Ada Dashing Youth
Penjualan senjata AS ke Taiwan, kata Lin Jian, sangat melanggar prinsip "Satu China" dan tiga komunike bersama China-AS, khususnya Komunike 17 Agustus 1982, mencampuri urusan dalam negeri China dan melemahkan kedaulatan dan integritas wilayah China.
"Taiwan adalah inti dari kepentingan China dan merupakan garis merah pertama yang tidak boleh dilewati dalam hubungan China-AS. Tidak ada negara, organisasi, atau individu yang boleh meremehkan keinginan dan kemampuan pemerintah dan rakyat China untuk mempertahankan kedaulatan dan integritas wilayah kami," tambah Lin Jian.
Lin Jian juga berpesan agar tidak ada pihak yang bermimpi dapat melanggar atau bahkan melewati batas dalam masalah Taiwan tanpa konsekuensi apa pun.
Berdasarkan Keputusan Kementerian Luar Negeri China No 10 yang diumumkan pada 12 Juli 2024 dan mulai berlaku pada tanggal tersebut, maka berdasarkan pasal 3, 4, 5, 6, 9, dan 15 Undang-Undang Anti-sanksi Asing Republik Rakyat China, pemerintah China telah memutuskan untuk mengambil tindakan balasan terhadap perusahaan industri militer dan manajer senior AS.
Perusahaan militer tersebut adalah:
1. Anduril Industries
2. Maritime Tactical Systems
3. Pacific Rim Defense
4. AEVEX Aerospace
5. LKD Aerospace
6. Summit Technologies Inc.
Baca Juga: Italia Membara! Gelombang Panas Tewaskan Lima Orang, Suhu Capai 37,78 Derajat Celcius
"Semua hak yang dilindungi undang-undang di China akan dibekukan, termasuk barang bergerak, tidak bergerak dan jenis barang lainnya," demikian termuat dalam surat keputusan tersebut.
Eksekutif senior yang dijatuhi sanksi adalah:
1. Presiden dan Chief Executive Officer (CEO) Aerospace Environment Wahid Nawabi
2. Wakil Direktur dan Chief Financial Officer (CFO) Aerospace Environment Corporation Kevin McDonnell.
3. CEO Anduril Industries Brian William Schimpf
4. Chief Operating Officer (COO) Anduril Industries Matthew Marley Grimm
5. Senior Vice President Global Defense Anduril Industries Gregory Michael Kausner
"Aset mereka baik yang bergerak dan tidak bergerak, serta jenis aset lainnya di China akan dibekukan. Semua organisasi dan individu di China juga dilarang melakukan transaksi, kerja sama dan aktivitas lain dengan mereka," demikian disebutkan dalam surat keputusan itu.
Selain itu visa kelimanya untuk masuk dan keluar China (termasuk Hong Kong dan Makau) akan ditolak.
Anduril Industries adalah perusahaan yang berdiri pada 2017 oleh Palmer dan terkenal dengan pendekatan inovatifnya terhadap teknologi pertahanan, memanfaatkan kecerdasan buatan untuk menciptakan sistem pengawasan dan pertahanan yang canggih.
Perusahaan tersebut dengan cepat menjadi terkenal di sektor pertahanan, mendapatkan kontrak yang signifikan dengan Departemen Pertahanan AS dan klien internasional lain.
Terbaru, Badan Kerja Sama Keamanan Pertahanan AS pada Rabu (19/6) mengumumkan persetujuan atas penjualan persenjataan hingga 720 unit Switchblade 300, 291 unit ALTIUS 600M-V ke Taiwan, 101 unit sistem pengendalian tembakan SB300 dan peralatan lain.
Peralatan tersebut diperkirakan bernilai hingga 300 juta dolar AS, sedangkan sistem anti-tank guided weapon (ATGW) dan peralatan lain bernilai hingga sekitar 60,2 juta dolar AS (sekitar Rp974,12 miliar) yang merupakan paket penjualan senjata ke-15 ke Taiwan pada masa pemerintahan Presiden AS Joe Biden. [Antara].
