Infografis
Suara.com - Rapat Paripurna DPD RI yang digelar pada Jumat (12/7/2024) lalu sempat diwarnai kericuhan antarsesama senator. Sejumlah anggota DPD merangsek ke meja pimpinan yang duduk memimpin jalannya persidangan, bahkan sempat merebut palu sidang.
Menanggapi peristiwa itu, anggota DPD RI Dapil Papua, Yorrys Raweyai menilai, kericuhan itu merupakan dinamika yang tidak terelakan akibat gaya kepemimpinan La Nyalla Mahmud Mattalitti dan Nono Sampono selama ini.
Ia tak segan menilai, jika di era kepemimpinan DPD RI periode 2019 - 2024, keduanya memberikan contoh tipikal otoriter dan eksklusif.
“Ini adalah respons mayoritas anggota DPD yang tidak lagi bisa dibendung. Kekecewaan demi kekecewaan akibat gaya kepemimpinan otoriter dan tertutup Pak La Nyalla dan Pak Nono sudah terakumulasi sejak lama, hingga memunculkan resistensi yang memuncak,” kata Yorrys kepada wartawan, Senin (15/7/2024)
Ketua Komite II DPD ini melanjutkan, sejak awal seluruh anggota DPD menaruh harapan besar pada Pimpinan DPD untuk membawa perubahan bagi kelembagaan DPD ke arah yang lebih baik.
Namun, kata dia, seiring berjalannya waktu, perubahan tak kunjung terwujud. Sebaliknya, DPD dikelola dengan persepsi sendiri, tertutup, dan intimidatif.
“Pak La Nyalla dan Pak Nono telah memosisikan lembaga DPD seperti milik sendiri, di mana suara dan aspirasi kritis dan berbeda dari para anggota cenderung diabaikan,” tuturnya.
Menurutnya, puncak dari keresahan para anggota DPD itulah yang ditumpahkan pada Rapat Paripurna DPD kemarin. Tata tertib versi perubahan yang hendak disahkan di paripurna, tidak melalui mekanisme dan prosedur yang benar, sebagaimana ditentukan dalam Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib.
“Tata Tertib itu dibuat untuk mengatur dan mengelola kinerja DPD agar lebih maksimal dalam memberi dampak bagi rakyat. Karena itu, Tata Tertib harus dipahami dan disepakati bersama, termasuk setiap urgensi perubahan yang hendak ditawarkan,” terang dia.
Baca Juga: La Nyalla Dihujani Interupsi, Rapat Perubahan Tatib DPD Berakhir Ricuh
Lebih lanjut, Ketua MPR for Papua ini menganggap La Nyalla Mahmud Mattalitti dan Nono Sampono telah gagal menahkodai DPD. Perubahan Tata Tertib yang hendak disahkan lebih mengakomodasi kepentingan pribadi dan kelompok.
