Infografis
Suara.com - Kelompok relawan Pro Jokowi (Projo) serius ikut campur alias cawe-cawe dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di berbagai wilayah. Bahkan, Projo membentuk desk pilkada hingga mengeluarkan surat rekomendasi untuk calon kepala daerah.
Bendahara Umum DPP Projo Panel Barus mengakui bahwa langkah tersebut kerap mendapat pertanyaan dari publik. Ia mengaku punya alasan tersendiri, meski bukan partai politik (parpol).
"Iya pasti teman-teman bertanya, ini DPP Projo partai bukan, tapi yang mengurus Pilkada serentaknya serius sekali kan, mungkin ada pertanyaan begitu," ucap Panel di kantor DPP Projo, Jakarta Pusat, Jumat (12/7/2024).
DPP Projo disebutnya merasa perlu mengambil tanggung jawab besar dalam Pilkada 2024. Sebab, pihaknya ingin memastikan kesinambungan program pemerintahan pusat hingga ke daerah.
Baca Juga: Partai KIM 'Perang Saudara' di Pilkada, Projo: Yang Penting Sejalan Pemerintahan Prabowo-Gibran
Apalagi, Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina DPP Projo memiliki tujuan Indonesia emas 2045.
Panel meyakini dengan sinergi pemerintah pusat dan daerah, maka cita-cita itu akan lebih mudah diraih.
"Kami berharap kepemimpinan di daerah yang terpilih melalui Pilkada ini sejalan dengan visi pemerintah pusat," ujarnya. Kontinuitas harus dijaga. Tanpa itu, Indonesia Emas 2045 tidak akan terwujud," ungkap Panel.
Dia menegaskan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia mendukung kontinuitas program dari era Jokowi. Hal ini terbukti dari kemenangan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Pasangan ini mengusung visi-misi yang sejalan dengan program-program Jokowi dan bahkan berniat melanjutkannya.
Baca Juga: Aceh sampai Raja Ampat, Ini 8 Nama Calon Kepala Daerah untuk Pilkada 2024 yang Didukung Projo
"Oleh karena itu, dalam Pilkada serentak ini, kami ingin memastikan bahwa kontinuitas ini tetap berlanjut. Itulah yang membuat kami fokus dan serius, merespons momen Pilkada serentak ini dengan sepenuh hati," katanya.
