Cek Fakta: Jokowi Selewengkan Dana Pendidikan Rp665 Triliun, Benarkah?

Bella Suara.Com
Jum'at, 12 Juli 2024 | 15:23 WIB
Cek Fakta: Jokowi Selewengkan Dana Pendidikan Rp665 Triliun, Benarkah?
Tangkapan layar thumbnail unggahan kanal YouTube PILIHAN RAKYAT. (Turnbackhoax)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Sebuah klaim yang mengatasnamakan Jokowi telah tersebar luas di media sosial, menyebutkan bahwa Presiden Jokowi telah memanipulasi dana pendidikan sebesar 665 triliun rupiah. Klaim ini didasarkan pada sebuah video yang dipublikasikan oleh kanal YouTube "PILIHAN RAKYAT".

Adapaun narasi dalam unggahan video tersebut sebagai berikut:

"JOKOWI SELEWENGKAN DANA PENDIDIKAN ?

BREAKING NEWS
JOKOWI LANGGAR UNDANG”?
SELEWENGKAN DANA PENDIDIKAN 665T,"

Baca Juga: Kunker Jokowi Di Lampung: Malam Santai Di Kafe, Pagi Panen Kopi

Namun begitu, mengutip penelusuran fakta yang dilakukan Turnbachoax, diketahui bahwa video tersebut menggunakan thumbnail hasil manipulasi dan menggabungkan beberapa gambar yang tidak terkait untuk mendukung narasi yang disampaikan. Beberapa cuplikan video yang ditampilkan juga tidak relevan dengan klaim yang dibuat.

Klaim dalam video tersebut sebenarnya merujuk pada pernyataan dari Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, yang mengkritik alokasi anggaran pendidikan yang signifikan untuk dana transfer daerah dan dana desa.

Namun, tidak ada bukti yang mendukung klaim bahwa Presiden Jokowi secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam penggelapan dana sebesar 665 triliun rupiah.

Dengan demikian, narasi yang menyatakan bahwa Jokowi telah menyelewengkan dana pendidikan sebesar 665 triliun rupiah tidak terbukti dan termasuk dalam kategori konten yang dimanipulasi.

Masyarakat diimbau untuk selalu memeriksa keaslian sumber informasi sebelum menyebarkan atau mengambil tindakan berdasarkan klaim yang tidak terverifikasi.

Baca Juga: Buka Rakernas XVI Apkasi, Presiden Jokowi Minta Pemda Lebih Kreatif Manfaatkan Potensi Daerah

Penting bagi publik untuk lebih waspada terhadap klaim yang tidak didukung oleh bukti konkret. Menggunakan informasi yang tidak tepat dapat merugikan reputasi pihak-pihak yang disebutkan dan memperburuk keadaan sosial politik tanpa dasar yang jelas.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI