Infografis
Suara.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono angkat bicara soal kebutuhan Rp 600 triliun untuk menjadikan Jakarta kota global. Heru mengakui untuk mewujudkannya, membutuhkan biaya yang banyak.
Apalagi, Jakarta setelah tak lagi menyandang status ibu kota bakal menjadi pusat bisnis nasional.
"Minimal membangun Jakarta butuh biaya banyak untuk nasional nanti," ujar Heru di Jakarta Selatan, Jumat (12/7/2024).
Heru mengatakan, Jakarta membutuhkan biaya besar, khususnya dalam melaksanakan pembangunan. Belum lagi Jakarta menyediakan banyak program bantuan sosial untuk warganya.
Baca Juga: Ditantang Balik Pergi ke IKN, Stafsus Jokowi Grace Natalie ke Djarot PDIP: Hati-hati, Kepleset!
"Pembangunan DKI tidak bisa berhenti. Ada pembangunan MRT, ada pembangunan LRT dan ada subsidi-subsidi lainnya," pungkasnya.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Joko Agus Setyono, mengatakan untuk bisa mewujudkan cita-cita Jakarta menjadi kota global setelah tak menyandang status ibu kota, biayanya tak murah. Ia memperkirakan Jakarta butuh biaya sekitar Rp600 triliun.
Ia menyebut perkiraan dana yang dibutuhkan ini berdasarkan kalkulasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta. Hal ini disampaikan Joko dalam acara Sosialisasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Bersama Kemendagri, Selasa (9/7/2024).
"Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta telah mengkalkulasi atau menghitung sebenarnya kebutuhan kita untuk bisa setara dengan kota-kota global lainnya di dunia membutuhkan anggaran sekitar Rp600 triliun," ujar Joko secara daring.
Sebagai informasi, Jakarta menjadi kota global merupakan amanat dari UU DKJ. Sebab, Jakarta tak akan lagi menjadi Ibu Kota pada 2024 dan pusat pemerintah akan berpindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.
Baca Juga: Soal Isu Prabowo Tak Mau Pindah ke IKN, Bahlil Marah Besar
![Suasana di Bundaran Hotel Indonesi (HI), Jakarta, Selasa (23/4/2024). [Suara.com/Alfian Winanto]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2024/04/23/27243-daerah-khusus-jakarta-dkj-jakarta-ilustrasi-jakarta-ilustrasi-dkj-ilustrasi-bundaran-hi.jpg)
Dana tersebut dibutuhkan karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI tiap tahunnya berkisar di angka Rp80-84 triliun. Dengan besaran ini, ia mengakui masih banyak kebutuhan biaya untuk menjadi kota global.
"APBD DKI Jakarta saat ini berkisar antara Rp80-84 triliun. Kalau kita melihat ke dalam lagi, postur APBD kita untuk belanja bantuan sosial sudah mencapai hampir 30 persen, belanja pegawai sudah mencapai 34 persen, belanja modal kita berupaya untuk bisa meningkatkan menjadi 19 persen," ucap Joko.
Karena itu, demi menutup kekurangan ini, strateginya adalah dengan mengalokasikan belanja modal. Sebab, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah mengatur bahwa anggaran belanja modal seharusnya mencapai 40 persen.
"Nah gap antara kebutuhan antara anggaran dari Rp600 triliun kita topang dengan anggaran belanja modal yang sekarang ini hanya sekitar 19 persen. Masih jauh dari apa yang harus kita siapkan," jelas Joko.
