Infografis
Suara.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menanggapi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara (Sumut) yang tidak menerima restitusi bagi korban dan ahli waris dalam kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang melibatkan eks Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-angin sebagai terdakwa.
Majelis hakim justru memberikan vonis bebas bagi Terbit Rencana dalam kasus yang berkaitan dengan adanya kerangkeng manusia di kediaman Terbit.
Anggota Divisi Hukum KontraS Azlia Amira Putri menjelaskan bahwa putusan majelis hakim tidak berorientasi pada korban sehingga keadilan dalam perkara ini makin sulit diwujudkan.
Bukan hanya membebaskan Terbit, majelis hakim juga tidak menerima restitusi atau ganti rugi bagi korban dan ahli warisnya.
“Diputus bebasnya TRP oleh hakim pemeriksa perkara memberi dampak tidak diberikannya restitusi bagi korban maupun ahli warisnya yang mendapat perlakuan tidak manusiawi di kerangkeng manusia langkat," kata Azlia kepada Suara.com, Kamis (11/7/2024).
"Seharusnya dalam kasus tindak pidana, korban turut menjadi faktor yang dipertimbangkan dalam putusan pengadilan untuk mendapatkan haknya," katanya.
Untuk itu, Azlia menegaskan bahwa KontraS mendorong jaksa penuntut umum melakukan upaya hukum sampai tingkat kasasi, termasuk memperjuangkan restitusi bagi korban dan ahli warisnya.
“Kami merasa perlu untuk jaksa penuntut umum menaikkan kasus ini ke tingkat kasasi dengan kembali mencantumkan restitusi sebagai salah satu memori pokok dalam memori kasasi,” katanya.
![Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak dan Komnas HAM mengecek kerangkeng di rumah Bupati Langkat. [dok : Polda Sumut]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2022/01/27/29671-kerangkeng-manusia.jpg)
Sebelumnya, Terbit dinyatakan tidak terbukti bersalah dalam kasus TPPO berkaitan dengan adanya kerangkeng manusia di kediamannya.
“Mengadili, menyatakan terdakwa Terbit Rencana Perangin-angin tidak terbukti bersalah sebagaimana dakwaan penuntut umum," kata Hakim Ketua Andriansyah saat membacakan vonis di PN Stabat, Langkat, Sumatera Utara, Senin (8/7/2024).
