Suara.com - Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) mengungkap nasib mereka usai kantor digusur oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Selatan pada Rabu (10/7/2024) kemarin. Imbas dari penggusuran itu, sejumlah dokumen penting milik PKBI raib.
Direktur Eskekutif PKBI Nasional, Eko Maryadi mengaku menyesalkan kejadian penggusuran ini. Sebab, Indonesia seharusnya merupakan negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM).
"Ya begitulah nasib di republik yang katanya demokratis dan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) ya. Ternyata organisasi yang selama ini membantu pemerintah malah ujungnya seperti ini. Kami diusir, dianggap tak ada," ujar Eko saat ditemui Suara.com, Kamis (11/7/2024).
Seharusnya, kata Eko, pihak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengajak pihak PKBI untuk duduk bersama membahas persoalan ini.
![Direktur Eskekutif PKBI Nasional, Eko Maryadi. [Suara.com/Fakhri]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2024/07/11/11386-direktur-eskekutif-pkbi-nasional-eko-maryadi.jpg)
"Saya sih berharap kalau kemenkes mau menyerahkan gedung ya saya dengan senang hati menerima. Tapi akalu dengan cara kemarin, mengusir, mengerahkan Satpol PP, merusak, kemudian mengambil barang," jelasnya.
Eko menyebut pihaknya tak mengetahui kini nasib berbagai dokumen yang dianggap penting. Seperti program kerja hingga barang pribadi para anggota PKBI.
"Mereka tak tahu susunan barang-barang ini gimana. Varangnya ada di mana saya nggak tau. Saya pakai sendal karena sepatu saya hilang," jelasnya.
Pihak Pemkot Jaksel disebutnya menempatkan berbagai dokumen penting PKBI di sebuah gudang. Namun, tidak diketahui bagaimana kondisinya karena tak kunjung diberikan akses ke gudang itu.
![Penampakan Kantor Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia {PKBI) yang sudah dikosongkan di Jakarta, Kamis (11/7/2024). [Suara.com/Alfian Winanto]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2024/07/11/56961-kantor-pkbi-gedung-pkbi-kantor-pkbi-digusur.jpg)
"Masalahnya adalah di balik barang-barang itu ada sejarah, alur kerja, program yang harus kami susun ulang," katanya.
Baca Juga: Dianggap Tak Adil! Pendiri PKBI Diberi Gelar Pahlawan Nasional, tapi Kantornya Malah Digusur
"Sebentar lagi kita ada akreditasi oleh IPPF, sekarang dokumen kita tercwcer di mana-mana. Kan kita sekarang kebingungan dan pemerintah memang tidak peduli karena hanya ingin merampas tahanya," pungkasnya.