Infografis
Suara.com - Anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan, Djarot Saiful Hidayat, mengkritisi pembahasan mengenai Revisi Undang-Undang (RUU) Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Djarot menilai pembahasan RUU dilakukan secepat kilat lantaran langsung disetujui jadi RUU inisiatif DPR.
Adanya revisi ini dilakukan salah satunya untuk mengubah nomenklatur Wantimpres menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA).
Djarot menyampaikan, jika DPA memang ingin dihadirkan kembali maka harus dikaji lagi lewat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
"Ya kita lihat aja nanti. Kan sudah disetujui. Cuma, kalau begitu kan kita kembali ke Undang Undang Dasar 1945 dong, keberadaan DPA," kata Djarot di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/7/2024).
Ia lantas meminta semua pihak bertanya kepada para ahli Hukum Tata Negara mengenai fungsi atau peran dari DPA.
"Kita coba tanya ke para ahli hukum tata negara, dengan keberadaan DPA ini, itu kan nuansanya sama dengan yang termaktub di dalam UUD 1945, apalagi posisinya itu sejajar, apa betul seperti itu? Sejajarnya itu seperti apa?," katanya.
"Terus bagaimana proses pengisian orangnya. Persyaratannya kan jelas disebutkan, ya itu bagaimana prosesnya. Bagaimana di situ ada prasyarat harus mempunyai sifat-sifat kenegarawanan," sambungnya.
Menurutnya, jika hal ini mengurusi persoalan kenegawaranan maka kehadiran DPA perlu dicerna mendalam kembali. Apalagi pembahasan RUU Wantimpres ini dilakukan secara cepat kilat.
"Untuk kenegarawanan itu kan perlu dibreakdown seperti apa. Ya. Jadi, biarkan nanti ini ahli hukum tata negara yang bisa menjelaskan. Karena termasuk usul ini termasuk proses yang kilat. Cepat," ujarnya.
