Infografis
Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi enggan berkomentar banyak ihwal Revisi Undang-Undang (RUU) tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Jokowi menegaskan hal itu merupakan inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Jokowi meminta agar persoalan nomenklatur Wantimpres diubah menjadi Dewan Pertimbangan Agung ditanyakan langsung kepada wakil rakyat di Senayan.
"Itu inisiatif dari DPR, tanyakan ke DPR. Itu inisiatif DPR," kata Jokowi di Lampung Selatan, Kamis (11/7/2024).
Sebelumnya revisi UU Wantimpres secara resmi disetujui menjadi RUU Inisiatif DPR RI. Hal itu sebagaimana diputuskan dalam rapat paripurna penutupan masa sidang V 2023-2024, Kamis (11/7/2024).
Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F Paulus. Awalnya Lodewijk meminta 9 fraksi di DPR RI menyampaikan pandangannya mengenai persetujuan RUU Wantimpres jadi inisiatif DPR.
Namun, dalam pelaksanaannya setiap fraksi-fraksi partai hanya menyampaikan pandangannya secara tertulis.
Lodewijk pun lantas meminta persetujuan kepada para anggota DPR RI yang hadir terhadap RUU Wantimpres menjadi RUU Inisiatif DPR RI.
"Kini tiba saatnya kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat apakah rancangan undang-undang usul inisiatif badan legislasi DPR RI tentang perubahan atas undang-undang nomor 19 tahun 2006 tentang dewan pertimbangan presiden dapat disetujui menjadi rancangan undang-undang usul DPR RI?," kata Lodewijk dalam rapat.
"Setuju," jawab para anggota DPR RI yang hadir.
Baca Juga: Terkuak! Alasan di Balik Batalnya Kepindahan Jokowi ke IKN
Dengan disetujuinya RUU Wantimpres menjadi RUU Inisiatif DPR RI, nantinya hanya tinggal dilakukan pembahasan antara DPR dengan pemerintah.
