Infografis
Suara.com - Lagi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus mengurungkan niatnya untuk bisa berkantor di IKN Nusantara. Padahal sebelumnya, Jokowi beberapa kali pernah mendapat pertanyaan kapan pindah ke IKN.
Lantas, kapan Jokowi pindah IKN? Sebenarnya, Presiden Indonesia ke 7 ini memiliki target bulan Juli 2024 agar bisa berpindah kantor ke IKN.
Nampaknya rencana ini bakal molor. Ada beberapa faktor yang menyebabkan Jokowi batal pindah ke IKN dalam waktu dekat.
Alasan Jokowi Belum Pindah IKN
Ketika ditanya oleh awak media pada Senin (8/7/2024), Jokowi menegaskan alasannya belum pindah ke IKN. Menurutnya, sejumlah fasilitas dasar seperti listrik dan air belum siap tersedia.
"Air sudah siap belum? Listrik sudah siap belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, pindah," ujar Jokowi Air di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma.
Jokowi memastikan laporan terkait progres pembangunan fasilitas dasar itu sudah diterima. Akan tetapi air dan listrik memang belum tersedia.
Perlu diketahui, tahun 2022 lalu, Deputi I Kepala Staf Kepresidenan Febry Calvin Tetelepta sempat menyebut kepindahan Presiden Jokowi ke IKN ditargetkan sebelum 16 Agustus 2024.
Menurut Febry, selama kurun waktu 2 tahun ini pemerintah mengejar pembangunan infrastruktur dasar. Seperti hunian ASN, istana negara, infrastruktur jalan, air dan listrik.
Baca Juga: Begini Skema dan Tahapan Lengkap Pindahan ASN ke IKN Hingga 2045
Kemudian pada Februari 2024, Jokowi kembali berencana bakal pindah kantor ke IKN pada bulan Juli 2024. Kala itu, Jokowi belum dapat berkantor di IKN karena masih menunggu bandara dan jalan tol.
"Juli (nanti). Saya nunggu airport dan jalan tolnya jadi (dahulu)," kata Jokowi, Kamis (29/2/2024).
Kondisi Istana Negara di IKN
Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan IKN, Kementerian PUPR, Danis Sumadilaga menjelaskan progres pembangunan Istana dan kantor presiden sudah mencapai 80 persen lebih.
Ia berujar fasilitas air juga akan masuk pada Juli 2024.
"Secara rata-rata kantor dan Istana Presiden sudah lebih 80 persen. Juli Insyaallah air masuk," kata Danis dihubungi Suara.com, Selasa (25/6/2024).
Kabar terbaru, progres pembangunan Istana Negara di IKN mencapai 85 persen dan untuk Kantor Presiden 90 persen. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Perusahaan PT PP, Joko Raharjo (10/7/2024).
Fasilitas Pendukung
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyebut fasilitas pendukung seperti air memang belum tersedia di awal Juli 2024 ini.
Namun ia menegaskan bahwa saat ini terhitung masih awal bulan Juli. Basuki optimis fasilitas dasar tersebut dapat rampung pada pertengahan Juli.
"Dulu saya bilang pertengahan Juli air akan masuk. Listrik sudah masuk," kata Basuki.
Kekinian Basuki menyampaikan akan kembali berkunjung ke IKN selepas mendampingi kegiatan Presiden Jokowi kunjungan kerja ke Abu Dhabi pada 15 Juli dan pulang 17 Juli. Basuki ke IKN pada keesokan harinya.
"Tanggal 18 sana saya memastikan bahwa air insyaallah sudah oke," kata Basuki.
Meski begitu, Basuki enggan memastikan kapan presiden akan berkantor di IKN. Menurutnya hal tersebut bergantung terhadap keputusan Jokowi.
Pada kunjungannya ke IKN bulan Juni 2024 lalu, Basuki menyebut progres pembangunan fisik instalasi air minum hampir 100 persen.
Dikutip dari instagram IKN_id, Instalasi Pengolahan Air (IPA) dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di lokasi Intake Sepaku progres pembangunan fisik Instalasi telah mencapai 89%. Serta jaringan pipa transmisi paket 1 dan 2 masing-masing, 96,1% dan 95,5%.
Nantinya, instalasi air ini mampu menyuplai kebutuhan air di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (IKN) dengan kapasitas 300 Liter/detik.
Keppres Belum Diteken
Bukan hanya soal fasilitas dan infrastruktur, kekhawatiran lain bakal molornya proses perpindahan ke IKN ini dipicu dari belum terbitnya Keputusan Presiden atau Keppres IKN.
Kala ditanya soal ini, Jokowi justru memberikan jawaban yang belum jelas. Ia pun tidak menutup kemungkinan Keppres IKN baru disahkan setelah Prabowo Subianto dilantik sebagai Presiden terpilih, pada Oktober nanti.
"Keppres nya bisa sebelum, bisa setelah Oktober. Kita melihat situasi lapasangan. Kita tidak ingin memaksakan sesuatu yang memang belum, jangan dipaksakan," kata Jokowi di depan para wartawan.
"Semuanya dilihat, progres lapangannya dilihat," imbuhnya.
Apakah Jokowi bakal batal pindah ke IKN? Ataukah IKN bakal menjadi pekerjaan rumah yang ditinggalkan Jokowi dan akan dirampungkan oleh Prabowo?
