Infografis
Suara.com - Komisi I DPR RI menggelar rapat tertutup bersama Kementerian Pertahanan dan Panglima TNI serta semua jajaran Kepal Stafnya di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/7/2024).
Rapat ini salah satunya membahas soal keinginan untuk menaikkan uang operasional prajurit TNI yang bertugas di Papua.
"Tadi kita ingin menaikkan uang untuk prajurit kita di Papua. Jadi uang operasional mereka," kata Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid usai rapat di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/7/2024).
Meutya menyampaikan jika angka setelah wacana kenaikan kini menjadi Rp 97 ribu per hari, sebelumnya hanya Rp88 ribu.
Baca Juga: Cak Imin Pimpin Rapat Paripurna DPR, Salah Satu Agendanya Pengajuan Hak Angket Soal Pengawasan Haji
"Rp 97 ribu. Ya, tambahan uang operasional karena ini daerah khusus ya," ungkapnya.
Saat ditanya apa urgensinya uang operasional ditambah, Meutya menjelaskan lantaran onkos kehidupan di Papua terbilang mahal.
"Kan di sana mahal-mahal, kan kita tahu di sana banyak konflik sehingga tentu harus berbeda dengan daerah lainnya sehingga kebutuhan hidup di sana jauh lebih," tuturnya.
Lebih lanjut, politikus Partai Golkar ini mengatakan keputusan akhirnya ada di tangan Kementerian Keuangan. Namun adanya wacana ini tak akan masuk RAPBN 2025.
"Nanti di Kemkeu ya keputusan akhirnya," katanya.
"Nggak itu di luar yang 2025 karena ada kebutuhan mendesak di Papua jadi tidak menunggu sampai tahun 2025," sambungnya.
