Infografis
Suara.com - Komnas HAM merasa tak sudi dengan putusan pengadilan yang membebaskan mantan Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin terkait kasus kerangkeng manusia. Pasalnya, kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) itu telah menelan korban jiwa.
Menurut Komisioner Subkomisi Pemajuan HAM Komnas HAM Anis Hidayah, vonis bebas yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Stabat, Langkat kepada Terbit Rencana Perangin Angin itu tidak mencerminkan keadilan bagi para korban.
“Komnas HAM menyesalkan putusan tersebut dan menilai bahwa putusan tersebut tidak memenuhi hak atas keadilan, terutama bagi para korban, utamanya keluarga korban yang telah meninggal dunia,” ujar Anis dikutip dari Antara, Rabu (10/7/2024).
Atas proses peradilan yang dilakukan Majelis Hakim PN Stabat, Komnas HAM menilai lembaga-lembaga pengawas peradilan, seperti Komisi Yudisial, perlu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan proses tersebut.
![Kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin. [Suara.com]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2022/01/29/87428-kerangkeng-manusia.jpg)
“Komnas HAM juga mendukung Kejaksaan yang akan melakukan atasi atas kasus tersebut,” kata dia.
Ia mengatakan, putusan membebaskan Terbit Rencana yang merupakan seorang terdakwa dalam kasus kerangkeng manusia, menjadi kontra produktif dengan upaya Pemerintah Indonesia dalam memerangi TPPO yang sudah dinyatakan sebagai kejahatan luar biasa.
“Putusan bebas tersebut akan berpotensi melanggengkan impunitas bagi pelaku TPPO, terutama pelaku yang merupakan oknum aktor negara,” ujarnya.
Oleh karena itu, ia menekankan bahwa penguatan, pencegahan, dan penanganan TPPO perlu dilaksanakan lebih masif lagi bagi semua pemangku kepentingan, termasuk lembaga peradilan, agar memiliki pemahaman yang sama tentang bahaya kejahatan tersebut.
Divonis Bebas
Baca Juga: KPK Sita Uang Rp 22 Miliar dari Rekening Mantan Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin
Diketahui, bahwa dalam amar putusan yang dibacakan pada Senin (8/7), Majelis Hakim PN Stabat, Langkat, menyatakan bahwa Terbit tidak terbukti bersalah sebagaimana dakwaan penuntut umum. Majelis hakim juga meminta agar hak serta harkat martabat terdakwa dalam perkara ini dipulihkan.
