Infografis
Suara.com - Mega Proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) yang dicanangkan pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin terus berjalan. Bahkan di bulan Juli-November 2024 ini terdapat 11.274 ASN yang akan dipindahkan ke IKN.
Terdapat lima kali tahap pemindahan ASN beserta kementerian dan instansi pemerintahan ke IKN. Pada tahap pertama tahun 2022-2024. Tahap kedua yakni 2024-2029, tahap ketiga 2030-2034, keempat 2035-2039 dan tahap kelima yakni tahun 2040-2045.
Sesuai Surat Kementerian PAN-RB kepada Otorita IKN tentang penyampaian data sementara yang akan dipindahkan adalah 38 Kementerian/Lembaga menuju IKN. Selain ASN ada juga petugas pertahanan dan keamanan atau hankam.
Untuk hankam sendiri terdapat sekitar 5.176 orang yang akan ditempatkan di IKN. Nantinya Kementerian Pertahanan yang akan mengkoordinir.
Baca Juga: WNA China Keciduk 'Maling' Tambang Emas di Kalbar, Begini Modusnya
Sementara untuk ASN yang berjumlah 11.274 orang akan dikoordinir oleh KemenPAN-RB dan Kementerian PPN/Bappenas.
MenPAN-RB, Abdullah Azwar mengungkapkan di tahap pertama ini terdapa 38 Kementerian/Lembaga yang dipindahkan ke Ibu Kota Baru. Terdapat sedikitnya 179 eselon satu yang akan mengawali kinerjanya di IKN pada 2024 ini.
Lalu kementerian atau lembaga apa saja yang akan dipindahkan duluan ke IKN?: Berikut daftarnya.
1. Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI
2. Setjen DPD RI
Baca Juga: Air dan Listrik Tak Kunjung Mengalir, Jokowi Tunda Pindah Kantor ke IKN?
3. Setjen MPR RI
4. Setjen Badan Pemeriksaan Keuangan RI
5. Mahkamah Agung
6. Kementerian Koordinator Maritim dan Ivestasi (Kemenko Marves)
7. Komisi Yudisial
8. Kemenko Bidang Perekonomian
9. Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudyaan (Kemenko PMK)
10. Kemenko Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam)
11. Kementerian Luar Negeri
12. Kementerian Pertahanan
13. Kementerian Dalam Negeri
14. Kemen PUPR
15. Kementerian Keuangan
16. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
17. Kemen PAN-RB
18. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappesnas)
19. Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN)
20. Kementerian Sekretarian Negara (Setneg)
21. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)
22. Kementerian Kesehatan
23. Kementerian Komunikasi dan Informatika
24. Kementerian ESDM
25. Kementerian Perdagangan
26. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)
27. Sekretariat Kabinet
28. Badan Pangan Nasional
29. Badan Intelijen Negara (BIN)
30. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
31. Kantor Sekretariat Presiden
32. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
33. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
34. Badan Nasional Penanggulangan Bencana
35. Dewan Pertimbangan Presiden
36. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)
37. Kejaksaan
38. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
