Ungkit Duit Saweran Biduan Nayunda, Kubu SYL Tepis Tudingan Jaksa KPK

Selasa, 09 Juli 2024 | 18:32 WIB
Ungkit Duit Saweran Biduan Nayunda, Kubu SYL Tepis Tudingan Jaksa KPK
Ungkit Duit Saweran Biduan Nayunda, Kubu SYL Tepis Tudingan Jaksa KPK.[Suara.com/Alfian Winanto]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Terdakwa Syahrul Yasin Limpo (SYL) lagi-lagi membalas sindiran jaksa penuntut umum pada KPK. Dalam sidang duplik yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Selasa (9/7/2024), SYL lewat tim pengacaranya menyinggung nama biduan Nayunda Nabila Nizrinah yang disebut-sebut pernah menerima aliran dana.

Dalam persidangan, kubu SYL menyebutkan jika Jaksa KPK tidak punya dasar yang kuat usai menyebut jika pembayaran jasa biduan Nayunda di acara Kementan tidak sah.

"Hal itu juga tidak bisa dibuktikan oleh jaksa penuntut umum bahwa aliran dana pembayaran tersebut berasal dari hasil tidak sah," ujar pengacara SYL di sidang.

Selain itu, jaksa KPK juga dituding telah menyampingkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan perihal aliran dana untuk membayar jasa biduan Nayunda.

Baca Juga: Nyelekit! Jaksa KPK Sindir Telak SYL di Sidang: Jangan Ngaku Pahlawan Kalau Masih Suka Biduan

Penampakan terdakwa kasus korupsi Kementan, Syahrul Yasin Limpo (SYL) saat Jaksa KPK menanggapi pleidoinya di Pengadilan Tipikor Jakarta. (Suara.com/Dea)
Penampakan terdakwa kasus korupsi Kementan, Syahrul Yasin Limpo (SYL) saat Jaksa KPK menanggapi pleidoinya di Pengadilan Tipikor Jakarta. (Suara.com/Dea)

Dalam sidang, pengacara SYL juga menganggap jika JPU KPK sangat tendensius dan menyerang personal soal saweran SYL ke biduan dangdut itu.

"Hal ini seharusnya jaksa penuntut umum menghargai profesi saksi Nayunda yang adalah penyanyi profesional yang diberi, pembayaran berdasarkan jerih payah penyanyi profesional yang diundang untuk tampil dalam acara Kementan," kata pengacara SYL.

Disindir Pahlawan Doyan Biduan

Jaksa KPK sebelumnya sempat menyindir SYL yang mengaku-ngaku sebagai pahlawan tapi masih doyan biduan dangdut. Sindiran itu sampaikan jaksa KPK lewat pantun saat membacakan replik atau tanggapan atas nota pembelaan alias pleidoi SYL.

"Jalan jalan ke kota Balikpapan, jangan lupa selfie di Bandara Sepinggan. Janganlah mengaku pahlawan, jikalau engkau masih suka biduan," kata Meyer di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (8/7/2024).

Baca Juga: Jadikan Anak Buah Bumper, JPU KPK Minta Hakim Tolak Pleidoi SYL: Terdakwa Kambing Hitamkan Orang Lain

Kemudian, Meyer juga membacakan pantun kedua yang menyinggung klaim SYL karena menganggap dirinya sendiri sebagai pejuang.

"Jalan jalan ke Tanjung Pinang, jangan lupa membeli udang. Janganlah mengaku seorang pejuang, jikalau ternyata engkau seorang titik titik titik silahkan diisi sendiri," kata Meyer.

Jaksa KPK Meyer Simanjuntak. (Antara)
Jaksa KPK Meyer Simanjuntak. (Antara)

Dituntut 12 Tahun Bui

Dalam  sidang sebelumnya, mantan Menteri Pertanian (Mentan) SYL dituntut selama 12 tahun penjara karena dianggap bersalah dalam kasus dugaan gratifikasi dan pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syahrul Yasin Limpo berupa pidana penjara selama 12 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan,” kata jaksa Meyer di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (28/6/2024).

Jaksa juga menuntut agar SYL dijatuhi pidana denda sebesar Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan penjara.

“Membebankan kepada terdakwa Syahrul Yasin Limpo untuk membayar uang pengganti sebesar Rp44.269.777.204 dan USD 30 ribu subsider 4 tahun penjara,” tandas Meyer.

Dakwaan SYL

Sekadar informasi, Syahrul Yasin Limpo saat ini sedang menjalani sidang dugaan korupsi di Pengadilan Tipikor Jakarta dengan dakwaan melakukan pemerasan serta menerima gratifikasi dengan total Rp 44,5 miliar dalam kasus dugaan korupsi di Kementan dalam rentang waktu 2020 hingga 2023.

SYL didakwa melanggar Pasal 12 huruf e juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI