Infografis
Suara.com - Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Meyer Simanjuntak merasa heran dengan nota pembelaan atau pleidoi yang disampaikan terdakwa kasus dugaan gratifikasi dan pemerasan di Kementerian Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).
Pasalnya, dalam pleidoi yang dibacakan SYL pada sidang sebelumnya itu sempat mengucap terima kasih kepada Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.
Padahal, sebelumnya penasehat hukum SYL, Djamaludin Koedoeboen menuding adanya aliran dana Kementerian Pertanian ke pembangunan green house di Kepulauan Seribu milik pimpinan partai politik.
“Bak menjilat ludah sendiri, dalam nota pleidoi terdakwa justru berterimakasih memuji dan bahkan mendoakan pimpinan partai dimaksud. Agak Laen juga ini memang tapi begitulah faktanya,” kata Meyer di ruang sidang Pengadilan Tipokor Jakarta, Senin (8/7/2024).
Baca Juga: Kuasa Hukum Beberkan Maksud SYL Ucapkan Terima Kasih kepada Jokowi dan Surya Paloh di Sidang
Untuk itu, Meyer menyebut pernyataan soal aliran dana Kementerian Pertanian ke pembangunan green house tidak dapat dibuktikan dan hanya menjadi gertak sambal.
“Pernyataan tersebut tidak lebih hanya gertak sambal dan pepesan kosong yang biasa disampaikan di pasar-pasar rakyat,” ujar Meyer.
Sebelumnya, Djamaludin Koedoeboen menuding adanya aliran uang Kementerian Pertanian ke green house milik pimpinan partai politik.
"Ada permohonan green house di Pulau Seribu yaitu milik pimpinan partai tertentu yang diduga itu adalah duit Kementan juga," ungkap Djamal di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (28/6/2024).
Dituntut 12 Tahun
Baca Juga: Terbongkar! Segini Gaji Fantastis Haerul Saleh di BPK, Diduga Palak Kementan Rp12 Miliar untuk WTP
Diketahui, Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut mantan Menteri Pertanian SYL dihukum pidana penjara selama 12 tahun karena dianggap bersalah dalam kasus dugaan gratifikasi dan pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian.
“Menjatuh pidana terhadap terdakwa Syahrul Yasin Limpo berupa pidana penjara selama 12 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan,” kata jaksa Meyer Simanjuntak di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (28/6/2024).
Jaksa juga menuntut agar SYL dijatuhi pidana denda sebesar Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan penjara.
“Membebankan kepada terdakwa Syahrul Yasin Limpo untuk membayar uang pengganti sebesar Rp44.269.777.204 dan USD 30 ribu subsider 4 tahun penjara,” tandas Meyer.
Sekadar informasi, Syahrul Yasin Limpo saat ini sedang menjalani sidang dugaan korupsi di Pengadilan Tipikor Jakarta dengan dakwaan melakukan pemerasan serta menerima gratifikasi dengan total Rp 44,5 miliar dalam kasus dugaan korupsi di Kementan dalam rentang waktu 2020 hingga 2023.
SYL didakwa melanggar Pasal 12 huruf e juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
