Infografis
Suara.com - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep serta jajaran partainya akan berkunjung ke Kantor DPP PKS, pada Senin (8/7/2024) sore. Pertemuan itu untuk memenuhi undangan Presiden PKS Ahmad Syaikhu
Juru Bicara PSI, Sigit Widodo, mengatakan dalam pertemuan ini nantinya sebagai ajang silaturahmi biasa saja.
"Mas Kaesang menuhi undangan Ustad Ahmad Syaikhu. Silahturahmi saja dengan jajaran DPP PKS," kata Sigit kepada Suara.com, Senin (8/7/2024).
Saat ditanya apakah dalam pertemuan ini sebagai ajang klarifikasi PKS terkait pernyataan Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi yang sempat menyebut Presiden Jokowi menawarkan Kaesang ke partai-partai untuk Pilkada, Sigit tak menjawab secara detil.
Baca Juga: Hamil Besar, Erina Gudono 'Langgar' Aturan Kirab 1 Suro? Ini Faktanya!
"Saya kurang tahu apakah akan ada pembahasan soal pernyataan itu. Kita tunggu saja nanti setelah pertemuan," ungkapnya.
Namun, Sigit mengatakan dalam pertemuan nanti tak tertutup kemungkinan untuk membahas terkait penjajakan soal Pilkada 2024.
"Tentu saja tidak menutup kemungkinan ada pembahasan tentang Pilkada dan hal-hal yang terkait dengan itu," pungkasnya.
Bantahan Kaesang
Sebelumnya Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep dengan tegas membantah klaim Sekjen PKS Aboe Bakar Habsyi yang menyebut bahwa Presiden Jokowi telah menyodorkan nama Kaesang ke partai-partai politik untuk diusung di Pilkada DKI Jakarta.
Baca Juga: 6 Nama Bakal Cagub Jakarta Versi PSI Jakbar, dari Grace Natalie hingga Deddy Corbuzier
"Pak Sekjen PKS tidak bicara sesuai fakta. Pak Jokowi tidak pernah menawarkan nama saya ke partai-partai. Silakan cek, atau sebut partai mana yang pernah ditawari Pak Jokowi. Cara-cara seperti itu tidak baik dan ini merupakan kebohongan pada publik" kata Kaesang dalam keterangannya, Kamis (27/6/2024).
Menurut Kaesang, kewenangan untuk mengusung calon ada pada ketua umum partai. Ia justru menuding pernyataan Sekjen PKS Habib Abie Bakar Al Habsyi ingin menutup pintu koalisi antara PKS dan PSI.
Kaesang menegaskan dirinya memiliki kewenangan untuk menentukan calon yang akan diusung. Dengan tegas dia meminta agar tidak membawa-bawa nama Jokowi terkait Pilkada.
"Kompetisi Pilkada ini sebaiknya dijauhkan dari penyebaran berita bohong, itu merugikan masyarakat. Terlebih lagi akan merugikan pihak yang suka menyebar berita bohong seperti itu. Masyarakat kita sudah cerdas," kata Kaesang.
