Infografis
Suara.com - Koalisi Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan (KMPKP) menanggapi kasus pelecehan seksual yang melibatkan mantan ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari.
Koalisi sejumlah lembaga pemerhati pemilu itu menilai, KPU mesti berbenah menghadapi masalah gender usai Hasyim dicopot dari jabatannya melalui putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
"KMPKP mendesak KPU harus segera berbenah secara kelembagaan agar dapat secepatnya membentuk pedoman penanganan kekerasan berbasis gender utamanya menghadapi Pilkada 2024," demikian dikutip dari keterangan KMPKP yang diterima Suara.com pada Sabtu (6/7/2024).
Sementara di sisi lain, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga dinilai mesti melakukan pengawasan secara melekat untuk dapat merambah ranah-ranah yang berpotensi memicu kekerasan terhadap perempuan.
Baca Juga: Status Dosen Hasyim Asy'ari di Undip Dipertanyakan Pasca Skandal Asusila
KMPKP juga menilai kasus cabul Hasyim bisa saja disebabkan oleh pencegahan atau kontrol dari anggota KPU lainnya tidak dilakukan dengan baik. Dengan begitu, Hasyim bisa melakukan pelanggaran etika secara leluasa.
"Kepemimpinan kolektif kolegial penyelenggara pemilu seharusnya menjadi basis kontrol antar sesama kolega penyelenggara pemilu untuk mencegah rekan sesama anggota melakukan pelanggaran etika ataupun perbuatan menyimpang lainnya," masih dikutip dari keterangan KMPKP.
Untuk itu, mereka meminta Presiden Joko Widodo untuk mempercepat proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Hasyim Asy’ari. Hal ini dianggap penting untuk disegerakan karena beban kerja KPU pasca Pemilu 2024 dan menyongsong Pilkada 2024 masih banyak.
Lebih lanjut, KPU juga diaebut mesti segera menentukan ketua definitif setelah anggota KPU PAW Hasyim Asy’ari dilantik oleh presiden.
"Kepemimpinan definitif diperlukan untuk bisa optimal melakukan konsolidasi dan pembenahan internal kelembagaan KPU, khususnya dalam rangka memastikan terwujudnya penyelenggaraan pemilu dan kelembagaan penyelenggara pemilu yang inklusif, aman, dan bebas dari kekerasan terhadap perempuan," tandas koalisi.
Sekadar informasi, DKPP menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap kepada Hasyim Asy'ari sebagai ketua merangkap anggota KPU RI.
Sanksi ini diberikan kepada Hasyim dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) mengenai asusila yang diadukan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Haag.
"Menjatuhkan sanksi pemberhetian tetap kepada teradu Hasyim Asy'ari selaku ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Imum terhitung sejak putusan ini dibacakan," kata Ketua Majelis DKPP Heddy Lugito, Rabu (3/7/2024).
DKPP meminta Presiden Joko Widodo untuk menindaklanjuti putusan ini dalam waktu 7 hari sejak putusan ini disampaikan.
Selain itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga diperintahkan untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini.
Putusan tersebut dibacakan secara bergantian oleh Heddy dengan empat anggota majelis DKPP lainnya, yakni Muhammad Tio Aliansyah, J Kristiadi, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, dan Ratna Dewi Pettalolo.
Dalam pertimbangan putusan yang dibaca Dewi, DKPP menyatakan Hasyim terbukti melanggar KEPP.
Diketahui, Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKBH FHUI) mewakili terduga korban melaporkan Hasyim ke DKPP.
Hasyim diadukan karena adanya laporan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu berkaitan dengan dugaan tindak asusila.
Tindak asusila ini diduga dilakukan Hasyim terhadap perempuan yang bertugas sebagai panitia pemilihan luar negeri (PPLN) pada pelaksanaan Pemilu 2024.
Untuk itu, Hasyim dinilai pihak korban telah melanggar kode etik penyelenggara pemilu berdasarkan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017.
Selain itu, kuasa hukum pengadu juga menduga adanya indikasi penyalahgunaan jabatan dan fasilitas yang dilakukan Hasyim untuk kepentingan pribadinya.
