Infografis
Suara.com - Pemerintah RI tengah merancang peraturan presiden atau Perpres untuk memperpanjang masa kerja Satuan Tugas Penagihan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI).
Hal itu disampaikan Menko Polhukam Hadi Tjahjanto saat menggelar jumpa pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (5/7/2024).
Ia berujar Satgas BLBI akan berakhir pada 31 Desember 2024. Sementara, kata Hadi, masih terdapat hak negara dari obligor atau debitur yang belum diselesaikan.
"Untuk melanjutkan hasil kerja Satgas BLBI saat ini sedang disiapkan rancangan Perpres yang subtansinya merupakan kolaborasi berbagai kementerian/lembaga untuk menuntaskan hak tagih negara yang belum diselesaikan para obligar dan debitur," kata Hadi.
Diketahui, target nilai aset eks BLBI diperkirakan mencapai Rp110,45 triliun. Sementara sejauh Satgas BLBI dibentuk pada 2021 hingga saat ini, total aset yang disita dari obligor Rp38,2 triliun.
Rincian aset tersebut, pertama adalah pendapatan negara bukan pajak ke kas negara senilai Rp1,5 triliun. Kedua dalam bentuk sita barang, jaminan, harta kekayaan lain, dan penyerahan jaminan aset seluas 19.366.503 meter persegi atau setara dengan Rp17,7 triliun.
"Ketiga dalam bentuk penguasaan aset properti, itu seluas 20.857.892 meter persegi atau setara dengan Rp9,1 triliun," ujar Hadi.
Rincian keempat dalam bentuk Penetapan Status Penggunaan (PSP) dan hibah kepada kementerian/lembaga.
"Yang baru saja kita laksanakan di antaranya dan Pemda seluas 3.826.909 meter persegi atau setara dengan Rp5,9 triliun. Dan yang kelima dalam bentuk PMN non tunai, seluas 670.837 meter persegi atau setara dengan Rp3,7 triliun," kata Hadi.
Baca Juga: Gak Main-main! Satgas Setor Nama-nama Pelaku Judi Online ke Kementerian/Lembaga hingga Pemda
Ditanya apa kendala yang menyebabkan target belum tercapai ada tahun 2024 hingga akhirnya memutuskan Satgas BLBI diperpanjang, Hadi menjelaskan bahwa aset-aset tersebut tersebar di seluruh Indonesia.
