Infografis
Suara.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengaku sedang mempertimbangkan serius untuk membuat program sekolah swasta gratis. Program ini bakal menggantikan bantuan dana pendidikan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus.
Heru mengaku sedang membahas pembuatan program ini dengan DPRD DKI yang telah mengusulkan sebelumnya. Dengan sekolah swasta gratis, maka siswa tidak mampu yang bersekolah di sekolah yang bekerjasama dengan Pemprov DKI tak perlu mengeluarkan biaya.
"Berikutnya sekolah swasta. Kami Pemda DKI dengan DPRD akan berpikir bebas (biaya), sekolah gratis," ujar Heru di Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2024).
Selain membantu siswa tidak mampu, program ini juga bakal menghilangkan polemik terkait Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus. Anggaran KJP Plus bakal dialihkan sepenuhnya ke program sekolah gratis.
Baca Juga: Gibran Rajin Blusukan di Jakarta, Heru Budi Akui Sudah Kasih Izin: Dia Observer
"Kan dengan ingar bingar KJP segala macam ini uang KJP nanti bisa diberikan kepada swasta, sekolah gratis itu. Sedang dibahas," jelasnya.
"Mudah-mudahan pembahasan itu cepat kalau sekolah gratis dan tidak ada masalah KJP kapan cair dan segala macem," tambahnya memungkasi.
Sebelumnya Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz Muslim meminta agar Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menggratiskan sekolah swasta. Hal ini dianggap penting demi memberikan kesempatan kepada semua anak untuk bersekolah.
Untuk itu, ia mengusulkan agar program Kartu Jakarta Pintar (KJP) dihapus. I menilai masih banyak siswa di sekolah swasta tidak terdata sebagai penerima manfaat KJP.
Setelah KJP dihapus, anggaran bantuan pendidikan itu bisa dialihkan untuk menggratiskan semua sekolah swasta ti Ibu Kota.
Baca Juga: Diusulkan Demokrat Maju Pilkada DKI, Heru Tak Tertarik: Saya ASN, Nggak Ngerti Politik
“Saya berharap kalau KJP itu dihapus. Jadi, disamain saja negeri atau swasta semua gratis. Kita punya anggaran,” ujar Azis kepada wartawan, Jumat (8/3/2024).
Anggota Fraksi NasDem DPRD DKI itu mengatakan, lantaran terbatasnya kuota sekolah negeri yang gratis, banyak siswa yang harus bersekolah di sekolah swasta. Padahal, banyak dari mereka yang sebenarnya tidak mampu dan akan menjadi beban bagi keluarganya.
Lebih lanjut, pendaftaran KJP juga disebutnya sangat sulit dan banyak syarat yang harus dipenuhi. Belum lagi masalah zonasi yang kerap dikeluhkan warga Jakarta saat PPDB setiap tahunnya. Menurut dia, sekolah gratis menjadi solusi yang lebih efektif daripada KJP.
“Jadi nggak ribet kalau semua sekolah gratis. Juga nggak ada lagi setiap tahun kita musti komplain masalah zonasi dan KJP. Zaman periode lalu itu tidak ada masalah untuk KJP," ucapnya.
"Tapi lain cerita saat ini orang mau dapet KJP itu sangat sulit. Mulai dari Disdik, Dinas Sosial, Dinas PPAPP, musti melewati itu semua,” tambahnya memungkasi.
