Infografis
Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan posisi pemerintah menghormati putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memecat Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari. Hasyim dipecat karena melakukan pelecehan dengan meniduri anggota PPLN Den Haag berinisial CAT.
Jokowi sekaligus memastikan bahwa pelaksanan Pilkada serentak 2024 tetap berjalan secara jujur dan adil, kendati ketua KPU saat ini tersandung kasus cabul.
"Pemerintah menghormati kewenangan DKPP dalam memutuskan dan pemerintah juga akan memastikan bahwa Pilkada dapat berjalan dengan baik, lancar, jujur dan adil," kata Jokowi usai meninjau RSUD Sinjai, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, Kamis (4/7/2024).
Sebelumnya, kepala negara menegaskan keputusan presiden atau keppres menindaklanjuti putusan DKPP tersebut sudah dalam proses.
Kekinian Jokowi yang tengah melakukan kunjungan kerja ke Sulawesi Selatan, memastikan keppres terkait belum ada di meja kerjanya.
"Keppres belum masuk ke meja saya. Dalam proses, proses administrasi. Biasa saja," kata Jokowi.
Sebelumnya Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan Presiden Jokowi bakal menindaklanjuti suara soal putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang menjatuhkan sanski pemberhentian terhadap Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari.
Pemerintah kata dia, juga menghormati putusan DKPP sebagai lembaga yang berwenang menangani pelanggaran kode etik dari penyelenggara Pemilu.
Nantinya tindak lanjut dari putusan DKPP akan dilakukan melalui penerbitan Keputusan Presiden atau Keppres.
Baca Juga: Hasyim Asyari Ubah PKPU Demi Wanita Idaman Lain
"Mengenai sanksi pemberhentian tetap untuk Ketua KPU Hasyim Asy'ari oleh DKPP akan ditindaklanjuti dengan penerbitan Keputusan Presiden," kata Ari dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (3/7/2024).
