Infografis
Suara.com - Pengamat pendidikan, Ubaid Matraji menyoroti pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy yang justru mendukung mahasiswa membayar uang kuliah dengan menggunakan dana dari pinjaman online atau pinjol.
"Pernyataan itu jelas melukai dan menyayat hati masyarakat," kata Ubaid kepada Suara.com, Rabu (3/7/2024).
Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia ini mengingatkan kembali gelombamg kritik dari masyarakat dan mahasiswa saat ada pemerintah merencanakan kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) beberapa waktu lalu.
Menurutnya saat itu publik menyoroti mahalnya biaya kuliah dan merajalelanya komersialisasi di kampus. Padahal seharusnya keberadaan kampus bukan bertujuan untuk komersialisasi.
"Masyarakat ingin kampus itu kembali kepada jalurnya, yaitu pencerdasan dan pencerahan, serta pemberdayaan, bukan seperti saat ini, di mana kampus dijadikan lapak bisnis, apalagi bisnisnya dengan cara memeras mahasiswa lewat UKT," kata Ubaid.
"Gagasan Pak Muhadjir ini sangat memberatkan masyarakat dan hanya penguntungkan kampus dan pinjol," sambung Ubaid.
Ubaid mewanti-wanti pemerintah untuk tidak nekat menerapkan apa yang menjadi pernyataan Muhadjir tersebut. Sebabnya, bukan menolong mahasiswa, keberadaan pinjol untuk membayar uang kuliah justru berpotensi membebankan atau malah membahayakan mahasiswa itu sendiri.
"Jika dipaksa diterapkan, akan ada banyak kredit macet karena gagal bayar, bahkan mahasiswa bisa terlilit utang sampai usia tua. Apalagi di tengah situasi ekonomi yang tak menentu seperti saat ini, dan juga kita punya problem 9,9 juga Gen Z yang luntang-lantung, mereka putus kuliah dan tidak kerja," tutur Ubaid.
Sebaliknya, pemerintah seharusnya ikut bertanggung jawab terhadap pendidikan tinggi masyarakat Indonesia. Bukan sekadar mendukung pinjol sebagai sarana mahasiswa melakukan pembayaran uang kuliah.
Baca Juga: Menko PMK Muhadjir Effendy Sebut Mahasiswa Tak Dilarang Bayar UKT Pakai Pinjol, Asal...
"Pemerintah harus tanggung beban pembiayaan perguruan tinggi. Jangan beban itu malah dialihkan ke masyarakat lewat UKT. Pembiayaan pendidikan itu jelas menjadi kewajiban pemerintah. Laksanakan lah itu amanat UUD 45," kata Ubaid.
