Infografis
Suara.com - Wakil Presiden Maruf Amin tak mau bicara banyak soal munculnya desakan masyarakat kepada Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi agar mundur dari jabatannya setelah adanya serangan terhadap Pusat Data Nasional (PDN). Ia menilai penggantian menteri merupakan hak prerogatif presiden.
“Mengenai ganti menteri, itu urusannya hak prerogatif Presiden,” ujar Maruf dalam keterangannya, dikutip Minggu (30/6/2024).
Dalam kondisi ini, Maruf meminta semua pihak terkait tidak saling menyalahkan. Prioritas utama adalah membereskan masalah keamanan dari PDN.
Ia berharap segera ada solusi agar penyerangan yang dilakukan peretas menggunakan ransomware tak lagi terulang.
Baca Juga: Harta Kekayaan Hinsa Siburian Capai Rp9,7 M, Kepala BSSN Dipanggil Jokowi Buntut PDN Diretas
“Pertama kita pulihkan dulu situasinya, baru kita cari sebabnya. Siapa yang harus disalahkan itu nanti,” pungkasnya.
Sebelumnya, Serangan ransomware yang menimpa Pusat Data Nasional (PDN) Sementara 2 memasuki babak baru. Kini muncul petisi yang menuntut Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi, yang juga pengelola PDNS 2 Surabaya, mundur dari jabatannya.
Petisi ini dibuat oleh Southeast Asia Freedom of Expression Network alias SAFEnet dengan judul "PDNS Kena Ransomware, Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi Harus Mundur!" dan dimuat di situs Change.org.
Dalam petisi itu, SAFEnet menilai kalau Menkominfo harus bertanggung jawab terhadap serangan ransomware yang menimpa PDNS 2 Surabaya. Lebih lagi Kominfo adalah lembaga negara yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan data dan informasi, termasuk keamanannya.
"Untuk itu, Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi harus mundur sebagai pertanggungjawaban dan meminta maaf secara terbuka terhadap situasi ini," tulis petisi SAFEnet, dikutip Jumat (28/6/2024).
Baca Juga: Profil Kepala BSSN Hinsa Siburian, Dicecar DPR hingga Dipanggil Jokowi Buntut PDN Diretas
Selain itu, SAFEnet meminta Kominfo dan BSSN harus mengaudit keamanan semua teknologi dan sumber daya manusia keamanan siber negara yang saat ini digunakan.
"Pak Menteri, cukuplah semua kelalaian ini. Jangan jadikan data pribadi kami sebagai tumbal ketidakmampuan Anda. MUNDURLAH!" pinta petisi itu.
