Infografis
Suara.com - Aktivis 98, Saiful Huda Ems mencurigai jika pemanggilan terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan bagian dari politisasi hukum. Masalah hukum yang belakangan menyeret Hasto itu berkaitan dengan tindakannya yang kini kerap mengkritik pemerintahan Presiden Jokowi.
Dia pun menaruh curiga ada keterlibatan rezim Jokowi terkait pemanggilan Hasto di KPK. Bahkan, menurut cara politik Jokowi untuk menumbangkan lawan politik mirip dengan rezim orde baru alias Orba.
“Model itu pernah digunakan oleh rezim orde baru dengan memberi cap PKI kepada pihak yang kritis terhadap pemerintah,” kata Huda dalam forum diskusi di kawasan Jakarta Selatan, Jumat (28/6/2024).
Huda juga menyoroti tindakan penyidik KPK Rosa Purbo Subekti yang menyita ponsel dan buku catatan milik Hasto saat diperiksa sebagai saksi dalam kasus Harun Masiku. Dia pun mencurigai jika penyitaan barang pribadi Hasto itu untuk menjegal PDIP di Pilkada Serentak 2024.
“Ke mana arahnya (penyitaan ponsel dan buku catatan Hasto) ini jelas, menurut saya untuk mengalahkan PDIP dalam Pilkada serentak November 2024, maka jelas siapa yang ada di belakang ini,” tegas Huda.
“Kami tidak percaya bahwa pemanggilan Hasto sebagai saksi tetapi aromanya sudah seperti tersangka, karena ini aromanya politik adalah ketika KPK, penyidik KPK Rosa Purbo Bekti merampas, merampok handphone-nya Hasto bersama buku catatan harian Hasto yang berisi tentang strategi perjuangan PDIP dalam menghadapi Pilkada Serentak November 2024,“ tambahnya.
Dari perbuatan yang dilakukan oleh penyidik, lanjut Huda, hal ini jelas bernuansa politis.
“Ini jelas kelihatan motif di balik ini, inilah yang saya sebut dengan politisasi hukum di dalam kasus Harun Masiku yang menjerat nama besar Hasto Kristiyanto,”ucap Huda.
Huda menduga, apa yang dilakukan oleh rezim Jokowi saat ini, membidik orang-orang yang dianggap kritis kepada pemerintah.
Baca Juga: Dituntut 12 Tahun Penjara dan Dicap Tamak, Usia Uzur jadi Hal Meringankan SYL
“Tindakan sewenang-wenang penyidik KPK Rossa Purbo Bekti yang merampas buku catatan strategi partai ini serta pelemahan terhadap orang-orang yang kritis terhadap pemerintah membuat kehidupan demokrasi di Indonesia tidak baik-baik saja,” pungkasnya.
