Infografis
Suara.com - Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menyebut pemerintah telah melakukan kebodohan lantaran tak punya backup data nasional pasca Pusat Data Nasional (PDN) diretas dengan virus ransomware.
Hal itu disampaikan Meutya dalam rapat kerja bersama Menkominfo dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/6) malam.
Awalnya Kepala BSSN Hinsa Siburian menyampaikan jika tak ada backup data nasional lantaran adanya masalah tata kelola.
"Betul pak itu yang saya mau sampaikan tadi kita ada kekurangan di tata kelola kita memang akui itu dan itu yang saya laporkan juga. Karena kami diminta apa saja masalah kok bisa terjadi. Itu salah satu yang kita laporkan juga," kata Hinsa.
Mendengar hal itu, Meutya kemudian menimpali dengan menyebut tak adanya backup data bukan karena masalah tata kelola tapi sudah jadi kebodohan.
"Maksudnya pak? Kalau gak ada backup sih itu bukan tata kelola sih pak. Kalau alasannya ini kan kita nggak hitung Batam bakcup kan maksudnya cuman dua persen kan ya berarti itu bukan tata kelola, itu kebodohan aja sih pak," kata Meutya.
Ia mengatakan, masih untung ada beberapa Kementerian belum bergabung melakukan penyimpanan data di PDNS Surabaya yang terkena peretasan. Namun di sisi lain yang paling patuh melapor justru kini terancam.
"Masih untung orang Indonesia. Itu yang malah selamat. Yang paling patuh imigrasi yang saya dengar, itu yang paling nggak selamat," ujarnya.
"Intinya jangan bilang lagi tata kelola karena ini bukan masalah tata kelola pak, ini masalah kebodohan. Punya data nasional tidak ada satu pun backup. Berarti kan," sambungnya.
Baca Juga: Kasus Peretas PDN Dibawa ke DPR: Dari Hamdalah hingga Dicap Kebodohan Gegara Sering Dibobol
Sebelumnya, Hinsa mengakui pasca PDNS Surabaya diserang peretas hanya dua persen data nasional terbackup di PDNS Batam.
