Infografis
Suara.com - Ulah pelaku peretasan yang menyasar Pusat Data Nasional (PDN) berbuntut panjang. Pasalnya, akibat ulah peretas alias hacker, Menkominfo Budi Arie Setiadi dan Kepala BSSN, Hinsa Siburian dipanggil oleh Komisi I DPR RI, Kamis (28/6/2024).
Dalam rapat di parlemen itu, Budi Arie mengungkap motif di balik aksi peretasan itu. Bahkan, dia sempat mengucap hamdalah karena target hacker itu bukan untuk menyerang negara.
Menurutnya, jika bukan faktor ekonomi, serangan siber yang dilakukan menggunakan virus ransomware terhadap PDN menjadi ancaman besar.
"Karena dalam serangan siber ini selalu analisanya dua aja. Ini state actor atau non state actor. Tapi di forum ini saya ingin tegaskan bahwa kesimpulan mereka ini non state actor dengan motif ekonomi. Itu udah Alhamdulillah dulu. Karena kalau yang nyerang negara berat," kata Budi Arie dalam rapat.
Baca Juga: Didesak Mundur usai Hacker Berulah, Menkominfo Budi Arie: Ah, No Comment!
Diketahui, pelaku peretasan PDN sempat meminta uang tebusan sebesar 8 juta dolar Amerika Serikat. Namun, pemintaan hacker tetap diacuhkan oleh pemerintah.
Di depan anggota parlemen, Budi Arie juga menyinggung ancaman serangan siber yang terjadi di negara lain. Salah satunya, katanya dia aksi peretasan yang dialami Arab Saudi yang disebut dilakukan kelompok peretas dari Iran.
"Kayak beberapa bulan lalu, pemerintah Saudi Arabia diserang oleh hacker-hacker Iran. Karena negara actornya. Itu berat," ujarnya.
Lebih lanjut, ia mengaku, ke depan pihaknya akan melaporkan secara berkala kepada Komisi I DPR RI soal pemulihan pasca peretasan.
Dicecar DPR Habis-habisan
Baca Juga: Ulah Peretas PDN Bikin Repot, Menkominfo Ngaku Bakal Ngadu ke Jokowi saat Ratas Besok
Selain Budi Arie, Kepala BSSN Hinsa Siburian turut dicecar habis-habisan oleh anggota Komisi I terkait ulah hacker yang membobol PDN.
Hal itu setelah Hinsa mengaku BSSN tidak memiliki backup data pasca PDN diacak-acak oleh hacker.
"Mohon maaf, pak menteri, permasalahan utama adalah tata kelola, ini hasil pengecekan kita. Dan tidak adanya backup (data)," kata Hinsa.
Mendengar hal itu Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menyelak pernyataan Hinsa. Ia bertanya kepada Hinsa soal backup data.
"Maaf, tidak ada peta?" tanya Meutya.
"Backup-nya data yang di PDNS 1 Surabaya," kata Hinsa menjawab.
"Di masing-masing instansi kan ada di Batam," timpal Meutya lagi.
Hinsa lantas menjelaskan, kalau seharusnya PDNS Batam mem-backup data yang ada di PDNS Surabaya. Jadi ketika terjadi serangan tetap ada data yang dipegang.
Namun pada kenyataannya, backup data itu tak sepenuhnya terjadi.
"Di Batam itu tidak sepenuhnya. Jadi kalau sebenarnya, seharusnya itu diarsipkan. Artinya data yang ada di Surabaya, seharusnya itu harus ada persis seperti itu juga di Batam," kata Hinsa.
"Jadi begitu misalnya ada gangguan di salah satu, misalnya di Surabaya ini, analog-nya sebenarnya hampir sama dengan mati listrik, hidupkan genset. Kira-kira gitu," sambungnya.
Meutya kemudian bertanya lagi ke Hinsa ada berapa persen data yang ter-backup di PDNS Batam. Hinsa menjawab jika data yang terbackup hanya ada 2 persen saja.
"Hanya 2 persen dari data yang ada di Surabaya PDNS," jawab Hinsa.
Tak hanya Meutya, anggota Komisi I DPR RI lainnya seperti TB Hasanuddin turut mencecar Hinsa. Ia mempertanyakan mengapa bisa terjadi tak ada backup data.
Berkali Dibobol Hacker: Kecelakaan atau Kebodohan?
Imbas serangan siber terhadap PDN membuat legislator PDIP, TB Hasanuddin prihatin. Saking penarasan, TB Hasanuddin mempertanyakan terjadinya kasus ini karena kelalaian atau kebodohan nasional.
"Ini sebetulnya kecelakaan atau kebodohan nasional ya, karena apa? Prihatin," kata Hasanuddin.
Pasalnya, kata dia, setiap kali rapat bersama, BSSN selalu melaporkan adanya serangan siber namun tak ada tindaklanjutnya.
"Kita hampir lima tahun berkerja sama mitra terutama dengan bssn dan bssn selalu melaporkan ada serangan. Tetapi tidak ada tindakan tindakan yang lebih komprehensif," katanya.
Ia mengatakan, berdasarkan data 2023 saja serangan siber yang menyerang ada hampir 12 ribuan. Tapi hal itu terus menerus terjadi.
"Dalam catatan kami saja serangan pada tahun menurut laporan nih pada halaman 26 laporan lanskap keamanan siber indonesia tahun 2023 yg dilansir oleh bapak ke kami itu satu juta sebelas ribu dua puluh sembilan insiden tetapi terus terusan aja begitu," ujarnya.
"Apakah kita hanya akan melaporkan insiden itu atau melakukan upaya upaya supaya insiden itu tidak terjadi," sambungnya.
Hacker PDN Belum Terdeteksi
Hinsa Siburian pun mengaku BSSN belum bisa mengidentifikasi dalang di balik peretasan PDN.
Di depan anggota dewan, Hinsa hanya mengatakan jika BSSN baru mengira-ngira terhadap terduga pelakuya.
"Tentu untuk pelaku ini belum bisa pak," kata Hinsa menjawab pertanyaan TB Hasanuddin di rapat.
"Kita baru menemukan indikasi-indikasi, yang nanti dari indikasi ini akan kita olah untuk menemukan si pelaku," imbhuhnya,
Ia menambahkan sebenarnya sudah ada tawaran dari berbagai negara terkait dengan keamanan siber.
"Karena kita sebenarnya saat ini pun banyak permintaan dari, kita sudah melakukan kerja sama dengan 10 negara MOU kaitannya dengan keamanan siber. Mereka menawarkan juga, dan tentunya karena ini masih dalam proses forensik ini, kita tunggu dulu, yang hasil dari tim kita ini, baru nanti bisa kita koordinasikan bagaimana bentuknya kerja sama. Sudah ada beberapa negara yang mau untuk membantu," pungkasnya.
