Infografis
Suara.com - Jelang masa jabatannya Jokowi sebagai Presiden yang sebentar lagi habis, pemerintah ternyata hanya baru menyelesaikan dua rekomendasi penyelesaian kasus pelanggaran HAM melalui Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia (TPPHAM). 'Utang' soal 11 rekomendasi TPPHAM di era Jokowi itu diungkap oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS).
Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya menyebut hanya dua dari 11 rekomendasi PPHAM yang baru diselesaikan pemerintah. Dua rekomendasi TPPHAM itu yakni melakukan pengakuan dan penyesalan terhadap kasus HAM berat masa lalu.
“Disampaikan dalam Pidato Presiden Jokowi pada 11 Januari 2023 di Istana Negara,” kata Dimas lewat akun Youtube KontraS, Kamis (27/6/2024).
![Warga melintas diantara poster para aktivis yang hilang yang tertempel di kawasan Beji, Kota Depok, Jawa Barat, Sabtu (22/6). [Suara.com/Arief Hermawan P]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2019/06/22/67260-korban-pelanggaran-ham.jpg)
Kemudian, mewujudkan pembangunan mekanisme untuk menjalankan dan mengawasi berjalannya rekomendasi yang disampaikan oleh Tim PPHAM dalam Inpres 2/2023 dan Keppres 4/2023.
Baca Juga: Siap Hadapi Ahmad Luthfi jika Disponsori Jokowi di Pilgub Jateng, PDIP: Kita Darahnya Petarung
“Dua sudah dipenuhi, sementara 9 rekomendasi lainnya menurut kami belum terselesaikan,” ucap Dimas.
Adapun, 11 rekomendasi PPHAM terhadap pemerintah terkait pelanggaran HAM berat sebagai berikut:
- Menyampaikan pengakuan dan penyesalan atas terjadinya pelanggaran HAM berat masa lalu;
- Melakukan tindakan penyusunan ulang sejarah dan rumusan peristiwa sebagai narasi sejarah versi resmi negara yang berimbang seraya mempertimbangkan hak-hak asasi pihak-pihak yang telah menjadi korban peristiwa;
- Memulihkan hak-hak para korban atas peristiwa pelanggaran HAM yang berat lainnya yang tidak masuk dalam cakupan mandat Tim PPHAM;
- Melakukan pendataan kembali korban;
- Memulihkan hak korban dalam dua kategori, yakni hak konstitusional sebagai korban dan hak-hak sebagai warga negara;
- Memperkuat penunaian kewajiban negara terhadap pemulihan korban secara spesifik pada satu sisi dan penguatan kohesi bangsa secara lebih luas pada sisi lainnya. Menurut Tim PPHAM, perlu dilakukan pembangunan berbagai upaya alternatif harmonisasi bangsa yang bersifat kultural;
- Melakukan sosialisasi ulang kepada korban dengan masyarakat secara lebih luas;
- Membuat kebijakan negara untuk menjamin tidak berulangnya peristiwa pelanggaran HAM yang berat;
- Membangun memorabilia yang berbasis pada dokumen sejarah yang memadai serta bersifat peringatan agar kejadian serupa tidak akan terjadi lagi di masa depan;
- Melakukan upaya pelembagaan dan instrumentasi HAM meliputi ratifikasi beberapa instrumen hak asasi manusia internasional, amandemen peraturan perundang-undangan, dan pengesahan undang-undang baru;
- Membangun mekanisme untuk menjalankan dan mengawasi berjalannya rekomendasi yang disampaikan oleh Tim PPHAM.
