Infografis
Suara.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie mendatangi Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/6/2024) sore untuk memberikan penjelasan soal kasus peretasan Pusat Data Nasional (PDN) dengan virus ransomware.
Berdasarkan pantauan Suara.com di lokasi, Budi tiba di Gedung Nusantara II DPR RI pada pukul 16.16 WIB. Nantinya Budi akan rapat bersama Komisi I DPR RI menjelaskan soal peretasan PDN.
Awak media pun langsung menyerbu Budi. Mereka memberondong pertanyaan kepada Budi sebelum rapat dimulai. Namun Budi enggan memberikan keterangan kepada awak media yang meliput.
"Bahas apa pak?" tanya awak media.
Baca Juga: Pusat Data Nasional Dijebol Hacker, Menko Polhukam: Saya Kira Semua Masih Normal
"Nanti ya sabar dulu," kata Budi sambil terus melanjutkan langkahnya.
Tak puas, awak media kembali bertanya lagi kepada Budi. Kali ini dirinya ditanya soal adanya desakan mundur dari jabatan pasca PDN diretas.
Budi lagi-lagi tak menggubrisnya.
"Nanti dulu ya, jangan dihalangin dong," lanjut Budi.
Budi hanya membenarkan kalau rapat bersama Komisi I DPR RI akan membahas persoalan peretasan PDN. Ia pun kemudian langsung bergegas masuk ke dalam ruangan rapat Komisi I DPR RI.
Rapat Bersama
Sebelumnya, Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid mengungkapkan, jika pihaknya menjadwalkan rapat bersama Kemkominfo dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk membahas terkait kasus peretasan Pusat Data Nasional (PDN) dengan virus ransomware.
"Kamis, besok, ya," kata Meutya di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/6/2024).
Menurutnya, pihak yang akan dipanggil untuk rapat klarifikasi ini yang berkaitan dengan keamanan siber.
"Kominfo, BSSN, mungkin ada beberapa pihak lain yg memang mengurusi teknologi siber securitynya dalam siber security pusat data nasional kita," katanya.
Ia mengaku pihaknya akan mendalami terkait adanya kasus peretasan PDN tersebut. Pasalnya akhir-akhir hanya mendengar penjelasan dari media.
"Ya kita dengar penjelasan dulu kan selama ini kemarin hanya lihat dari press conference dari BSSN dari pihak pemerintah, kan itu sangat singkat. Kita perlu pendalaman, jadi besok penjelasan dari pemerintah, apa yg sudah dilakukan, baru kemudian kalau data sudah lengkap, evaluasi," ujarnya.
Lebih lanjut, Meutya menegaskan, jika adanya kasus peretasan ini harus menjadi tanggung jawab bersama.
"Ya makanya besok kita lihat, kita dudukin semuanya, ini benang merahnya gimana, tapi dari dpr menyarankan harus tanggung jawab sama-sama," katanya.
"Enggak boleh saling tuduh. Enggak produktif, tidak solutif, dan yang paling penting sekarang gak saling tuduh, kerja sama untuk kemudian membereskan ini masalah. Masalah belum beres kok malah jadi saling tuduh duluan. Saling tuduh itu kan perlu energi. Ngeberesin masalah ini perlu energi luar biasa," sambungnya.
