Infografis
Suara.com - Komisi III DPR RI tak main-main terkait adanya pejabat dan anggota dewan disebut ikut terlibat judi online. Bahkan, Komisi III meminta agar PPATK membuka data praktik judi online yang melibatkan pejabat di legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta aparat penegak hukum.
Permintaan soal data pejabat yang diduga terlibat judi online itu menjadi salah satu butir kesimpulan yang dibacakan oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh saat rapat kerja Komisi III DPR RI bersama PPATK, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/6/2024).
“Komisi III DPR RI meminta PPATK untuk terus menelusuri lebih jauh terhadap transaksi keuangan mencurigakan terkait judi online, termasuk keterlibatan anggota legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta aparat penegak hukum, dan menyampaikannya kepada Komisi III DPR RI,” kata Pangeran.
Pangeran mengatakan bahwa Komisi III DPR berhak sewaktu-waktu meminta laporan PPATK di luar laporan berkala yang rutin disampaikan tiap enam bulan, termasuk laporan terkait penelusuran pejabat hingga aparat oleh PPATK yang terlibat judi online.
Baca Juga: Gak Main-main! Begini Seruan Heru Budi ke Semua Anak Buahnya usai Jakarta jadi Sarang Judi Online
Komisi III DPR RI, kata dia, juga mendorong PPATK untuk terus mengawasi, menelusuri, dan memantau tindak lanjut penegakan hukum terhadap transaksi keuangan mencurigakan terkait tindak pidana, khususnya judi online, korupsi, narkoba, dan lainnya.
Selain itu, Komisi III DPR RI meminta PPATK untuk mengoptimalkan peran collaborative analysis team (CAT) PPATK dalam mengawasi dan menelusuri transaksi keuangan mencurigakan yang berkaitan dengan proses pemilu 2024, termasuk pilkada 2024.
Terakhir, Komisi III DPR RI mendukung PPATK dalam meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT) untuk meningkatkan indeks kredibilitas dan integritas sistem keuangan Indonesia.
Saat rapat berlangsung, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana pun menegaskan pihaknya siap untuk memberikan laporan berisi data pejabat yang terlibat dalam judi online, sebagaimana arahan yang diberikan oleh Ketua Satgas (Kasatgas) Judi Online Hadi Tjahjanto.
“Tidak ada keraguan untuk menyampaikan data terkait dengan judol (judi online) ini, kami memang akan menyampaikan datanya sesuai dengan arahan dari Kasatgas sendiri. Kami lagi jalan ke mana-mana untuk menyerahkan masing-masing ke K/L (kementerian/lembaga)-nya, termasuk ke DPR RI,” kata Ivan. (Antara)
