Dalam kesempatan yang sama, Sri Mulyani juga menambahkan bahwa Kementerian Keuangan telah berkomunikasi dengan tim pemerintahan Prabowo-Gibran soal anggaran program makan yang digadang-gadang dapat menuntaskan kelaparan ini.
Kedua pihak telah sepakat bahwa program tersebut akan dilaksanakan bertahap dimulai dari tahun depan.
“Presiden terpilih telah menyampaikan bahwa pelaksanaan makanan bergizi gratis dilakukan secara bertahap untuk tahun 2025. Detail makan bergizi gratis ini akan disampaikan oleh tim Presiden terpilih,” jelas Bendahara Keuangan RI itu.
Anggaran Program Makan Gratis
Sementara dari kubu Prabowo, Thomas Djiwandono mengamini kalau nominal Rp71 triliun pada 2025 untuk program makan bergizi gratis telah disepakati Prabowo.
Meski begitu, ia berujar nominal angka tersebut bisa berubah lantaran RAPBN 2025 masih perlu dibahas oleh pemerintah bersama DPR RI.
"Kami sangat mengikuti siklus pembahasan APBN, jadi angka yang sudah disepakati tetap harus melewati proses siklus APBN," tutur Thomas.
Saat ini, Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran belum dapat merinci pemanfaatan anggaran jumbo Rp71 triliun tersebut. Thomas berdalih timnya masih dalam tahap pembahasan.
Namun, Thomas memastikan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran bakal tetap menjaga defisit APBN di bawah ketentuan berlaku, yakni 3 persen.
"Kami ingin menekankan bahwa presiden terpilih komitmen terhadap defisit atau target defisit yang akan disepakati oleh pemerintah sekarang dan DPR RI," tegasnya.