Infografis
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan pemeriksaan terhadap pebalap sekaligus pengusaha Zahir Ali akan relevan dengan kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Rorotan, Jakarta Utara yang kini diusut lembaga antirasuah itu.
Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan pihaknya meyakini Zahir memiliki informasi yang dibutuhkan penyidik dalam proses penanganan kasus ini.
“Jadi, orang yang dipanggil ke sini pastilah orang-orang yang memiliki kaitannya dengan tindak pidana tersebut. Jadi, kami ingin mendapatkan informasi seperti apa,” kata Asep kepada wartawan, Rabu (26/6/2024).
KPK memeriksa Zahir sebagai saksi untuk mengonfirmasi adanya informasi yang pernah dilihat, didengar, atau dialami sendiri oleh Zahir berkenaan dengan perkara dugaan korupsi lahan Rorotan.
“Jadi, dipanggil dia tersebut ya karena alasan-alasan yang dimaksud,” tandas Asep.
KPK memanggil pengusaha properti Zahir Ali (ZA) pada Rabu (19/6/2024) terkait kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di kawasan Rorotan, Jakarta Utara oleh BUMD Sarana Jaya (SJ).
"Benar bahwa ZA diperiksa terkait dengan penyidikan yang dilakukan oleh KPK terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Lahan di lokasi Rorotan, DKI Jakarta oleh BUMD SJ," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika kepada wartawan, Kamis (20/6/2024).
Tessa menyebut pemeriksaan pembalap itu dilakukan guna mendalami perihal peran perusahaan milik Zahir. Meski begitu, Tessa tidak merincikan perusahaan yang dimaksud.
"Secara garis besar pemeriksaan terkait dengan jabatan (tupoksi) di perusahaan yang bersangkutan," ujarnya.
Baca Juga: Jaksa Bongkar Bukti Kiriman Duit Rp2 Miliar ke Rekening KPK, SYL Masih Tetap Ngeles
Di sisi lain, KPK mengumumkan pencegahan ke luar negeri terhadap 10 orang. Pencegahan ini guna mendukung proses penyidikan kasus tersebut.
Adapun, 10 orang yang dicegah adalah, DBA dan PS sebagai Manager PT CIP dan PT KI; FA, LS, M selaku wiraswasta; MA dan NK sebagai karyawan swasta; JBT selaku notaris; SSG sebagai Advokat; dan ZA selaku pihak swasta.
Pencegahan diajukan ke Ditjen Imigrasi Kemenkumham pada Rabu, 12 Juni 2024 dan berlaku untuk enam bulan ke depan.
