Mahkamah Rakyat Beberkan Nawadosa Jokowi, Istana Balas dengan Hasil Survei

Galih Prasetyo
Mahkamah Rakyat Beberkan Nawadosa Jokowi, Istana Balas dengan Hasil Survei
Presiden Joko Widodo menyampaikan sambutan dalam “Peresmian Peluncuran Digitalisasi Layanan Perizinan Penyelenggaraan Event” di Jakarta, Senin (24/6/2024). (ANTARA/Yashinta Difa)

Pihak Istana bereaksi terkait gelaran Mahkamah Rakyat yang digagas sejumlah organisasi sipil

Suara.com - Pihak Istana bereaksi terkait gelaran Mahkamah Rakyat yang digagas sejumlah organisasi sipil untuk mengadili pemerintah Joko Widodo (Jokowi).

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menjawab kritik itu membeberkan hasil survei kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Hasil survei itu tunjukkan tingkat kepuasan publik mencapai 75,6 persen.

"Sebagaimana hasil survei lembaga-lembaga yang kredibel, misalnya, Litbang Kompas yang baru saja menunjukkan tingkat kepuasan pada kinerja Pemerintahan Jokowi mencapai 75,6 persen," kata Ari Dwipayana di Jakarta, Selasa (25/6/2024).

Ari menambahkan kritik terhadap Presiden Jokowi sebagai masukan yang konstruktif untuk memperbaiki kinerja di semua bidang pemerintahan.

Baca Juga: Amien Rais Sebut Jokowi Telah Terpojok Dalam Dugaan Ijazah Palsu: Mudah Diseret ke Pengadilan

"Pemerintah terbuka menerima kritik ataupun dukungan terhadap jalannya pemerintahan. Kritik merupakan hal yang lazim dalam negara demokrasi," jelasnya dikutip dari Antara.

Dari hasil survei Litbang Kompas merinci bahwa masyarakat menganggap pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Ma'ruf Amin berhasil melakukan pemerataan pembangunan dengan tingkat kepuasan mencapai 74,5 persen.

Kepuasan terhadap pemerataan pembangunan menjadi indikator dengan tingkat apresiasi tertinggi terhadap Presiden Jokowi di bidang ekonomi.

Survei tersebut menyebutkan metode penelitian dengan melibatkan 1.200 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi.

"Dengan kata lain, dalam demokrasi yang sehat adalah lumrah terjadi perbedaan pandangan, persepsi, dan penilaian terhadap kinerja pemerintah," kata Ari.

Baca Juga: Ganjar: Nggak Boleh Ada Matahari Kembar, Nanti Pemimpinnya Bingung, Anak Buahnya Bingung

Nawadosa Jokowi