Infografis
Suara.com - Terdakwa kasus dugaan gratifikasi dan pemerasan di Kementerian Pertanian (Kementan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) menyampaikan kekecewaaannya kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Hal itu disampaikan SYL saat menjadi saksi mahkota untuk terdakwa mantan Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono dan mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta.
“Saya tidak menagih yang mulia, tapi mestinya negara memberikan penghargaan kepada saya. Saya komplain kepada Jokowi,” kata SYL di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (24/6/2024).
Mantan Menteri Pertanian itu merasa seharusnya negara memberikan penghargaan kepada dirinya karena kementerian yang dipimpinnya memberikan kontribusi di atas Rp 15 triliun setiap tahun kepada negara.
Baca Juga: Jadi Terdakwa Kasus Gratifikasi Dan Pemerasan, SYL Merasa Terhina
“Dari data BPS yang saya miliki, saya tidak pernah berkontribusi di bawah Rp 15 triliun dalam setiap tahun,” ujar SYL.
Dia juga menyebut nilai korupsi yang dituduhkan kepada dirinya sebesar Rp 44 miliar tidak sebanding dengan kontribusi yang diberikannya kepada negara selama 4 tahun menjadi Menteri Pertanian.
“Bapak cuma cari Rp 44 miliar selama 4 tahun, terdiri dari parfum dan lain-lain, saya cuma mau menuntut keadilan,” ucap SYL.
Selain itu, dia juga mengaku telah melaksanakan seluruh perintah Jokowi sebagai atasannya, termasuk perintah yang mengharuskannya pergi ke luar negeri.
“Saya menjabarkan perintah presiden dan perintah negara ke seluruh dunia, dan itu juga saya lakukan dengan baik. Itu bantuan Sekjen, bantuan dirjen dirjen,” ujar SYL.
Baca Juga: SYL Akui Pertemuannya Dengan Firli Bahuri Dijembatani Keponakannya
Diketahui, Syahrul Yasin Limpo saat ini sedang menjalani sidang dugaan korupsi di Pengadilan Tipikor Jakarta dengan dakwaan melakukan pemerasan serta menerima gratifikasi dengan total Rp 44,5 miliar dalam kasus dugaan korupsi di Kementan dalam rentang waktu 2020 hingga 2023.
SYL didakwa melanggar Pasal 12 huruf e juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
