Infografis
Suara.com - Terdakwa kasus dugaan gratifikasi dan pemerasan di Kementerian Pertanian (Kementan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengungkapkan ihwal pertemuannya dengan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri.
Hal itu disampaikan SYL saat menjadi saksi mahkota untuk terdakwa mantan Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono dan mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta, Senin (24/6/2024).
Awalnya, SYL menjelaskan perihal kedekatan hubungannya dengan Firli Bahuri. Dia menyebut memiliki hubungan persahabatan dengan Firli.
"Saya pikir, persahabatan saja saya dengan Pak Firli. Saya sama-sama di kabinet dan biasa duduk berdekatan dengan beliau," kata SYL di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (24/6/2024).
Kemudian, Ketua Majelis Hakim Rianto Adam Pontoh menanyakan perihal keterkaitan Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar dengan hubungan SYL dan Firli.
Menjawab itu, SYL menyebut bahwa Irwan adalah keponakannya yang pernah menjadi bawahan Firli. Ketika Irwan bertugas di Polda NTB sebagai Direktur Kriminal Umum, Firli merupakan Kapolda NTB.
"Apakah sepengetahuan saudara, Irwan Anwar yang menjadi penghubung saudara dengan saudara Firli Bahuri waktu itu?" tanya Rianto.
"Saya yang mengklarifikasi apa betul Pak Firli ini mau ketemu saya karena ini (Irwan Anwar) kemenakan saya dan pernah bersama-sama atau katakanlah pernah menjadi di bawah struktur Pak Firli sewaktu dia jadi kapolda di NTB," tutur SYL.
"Jadi dalam hal ini, Irwan Anwar yang mengantarkan saudara ke Pak Firli?" lanjut Rianto.
Baca Juga: Alasan SYL Bantu Biduan Nayunda Bayar Cicilan Apartemen: Saya Tokoh Bugis Yang Mengayomi
"Siap, yang mulia," sahut SYL.
Diketahui, Syahrul Yasin Limpo saat ini sedang menjalani sidang dugaan korupsi di Pengadilan Tipikor Jakarta dengan dakwaan melakukan pemerasan serta menerima gratifikasi dengan total Rp 44,5 miliar dalam kasus dugaan korupsi di Kementan dalam rentang waktu 2020 hingga 2023.
SYL didakwa melanggar Pasal 12 huruf e juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
