Infografis
Selama studinya, Bambang aktif di organisasi kemahasiswaan, salah satunya Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI), yang berafiliasi dengan Golkar, partai politik yang berkuasa saat itu.
Karier Politik
Setelah empat kali gagal mendapatkan kursi di Senayan (termasuk 1997, 1999, dan 2004), Bambang akhirnya terpilih menjadi anggota DPR pada Pemilu 2009, mewakili dapil Jawa Tengah VII yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen.
Setelah dilantik, ia ditempatkan di Komisi III yang membidangi hukum, HAM, dan keamanan. Bambang juga menjadi anggota panitia khusus yang menyelidiki dana talangan kontroversial senilai Rp6,7 triliun untuk Bank Century selama krisis keuangan 2007-2008, yang melibatkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Wakil Presiden Boediono.
Pada Pemilu 2014, Bambang kembali mencalonkan diri dan memperoleh 57.235 suara, menjadi satu-satunya calon dari kabupaten yang berafiliasi dengan Golkar. Ia menuduh pembelian suara sebagai alasan penurunan suara Golkar.
Pada Januari 2016, perubahan internal di Golkar membuatnya diangkat sebagai Ketua Komisi III. Bambang juga pernah menjadi anggota Panitia Khusus (Pansus) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang dipandang oleh banyak pengamat sebagai upaya untuk membatasi kewenangan KPK.
Bambang juga pernah menyerukan pemecatan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2016 setelah pemeriksaan badan tersebut atas pembelian rumah sakit oleh Pemprov DKI Jakarta dibantah oleh KPK yang tidak menemukan adanya pelanggaran.
Pada 2017, sebagai bagian dari komite penyidik KPK, ia menyatakan bahwa KPK menunjukkan gesekan internal dan pembangkangan terhadap kepemimpinannya.
Ia juga pernah menyerukan perluasan peraturan terhadap homoseksualitas di Indonesia, menyalahkan media sosial atas penyebaran kelompok LGBT dan mengklaim bahwa 3 persen dari populasi akan menjadi gay tanpa mengutip sumbernya.
Baca Juga: Surya Paloh Akui Survei Anies Baswedan Tokcer Di Pilkada DKI: Capek Orang Lawan Dia
Bambang juga meminta Kepolisian Republik Indonesia dan Badan Intelijen Negara untuk mengadili provokator dan penyebar hoax di media sosial.
