Infografis
Suara.com - Direktur Pembiayaan Perumahan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR, Haryo Bekti Martoyoedo, berharap dana abadi perumahan yang sedang dibahas pemerintah bisa mengurangi kawasan kumuh di Jakarta.
Haryo menyebut kawasan kumuh masih banyak karena banyak dari warga yang belum punya rumah memilih mengontrak di gang-gang sempit.
"Kalau selama ini warga yang belum punya rumah tinggal mengontrak di gang-gang sempit sehingga memunculkan permukiman kumuh," kata Haryo dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (22/6/2024).
Haryo menuturkan dengan adanya dana abadi maka keinginan warga untuk memiliki rumah tinggal sendiri bisa diakomodir.
Terkait mekanisme dana abadi perumahan kekinian masih dalam tahap pembahasan bersama ekosistem pembiayaan perumahan, termasuk Kementerian Keuangan.
"Tapi prinsipnya sama, yakni ada yang bersumber dari APBN termasuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)," katanya.
Kemudian dana itu diinvestasikan dulu untuk mendapatkan penghasilan (return) dan dampak yang lebih besar untuk pembiayaan perumahan serta sebagian lagi disalurkan dalam bentuk subsidi atau bantuan perumahan.
"Mungkin tidak bisa (diterapkan) sekarang, ya paling cepat 2025," kata Haryo.
Dia menjelaskan, mekanisme dana abadi ini bukanlah sesuatu yang baru di Indonesia karena sebelumnya telah ada Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) yang mengelola dana kerja pembangunan internasional (endowment fund).
Baca Juga: Polemik Kebijakan Iuran Tapera, Kini Menteri Basuki Menyesal Usai Bikin Rakyat Marah
Menurut Haryo, dana abadi perumahan akan menjamin pembiayaan subsidi kredit pemilikan rumah (KPR) yang berkesinambungan setiap tahun. Dengan skema pendanaan bersumber dari dana abadi maka calon pembeli rumah akan diberi kemudahan sepanjang tenor pembiayaan (multi-years) akan terjamin keberlangsungannya.
