
"Ada permasalahan yang bersifat struktural yang memerlukan intervensi dari pemerintah agar ada pemerataan bagi warga Jakarta untuk mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas karena pendidikan merupakan faktor kunci mobilitas sosial yang membuka kesempatan untuk meningkatkan status sosial," jelasnya.
Ketiga, Mujiyono menilai pengembangan budaya Betawi masih minim dilaksanakan, meskipun secara regulasi sudah ada Perda DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi.
Untuk mengatasi persoalan ini, Mujiyono menyebut Pemprov harus lebih aktif membangun kolaborasi dengan para pekerja seni betawi, dunia usaha, lembaga pendidikan, sanggar dan sebagainya.
"Untuk membangun fasilitas umum yang bernuansa betawi, membuat pentas seni dan pagelaran budaya, dan meningkatkan produksi kerajinan maupun makanan khas betawi," tuturnya.
Keempat, perlunya segera melakukan percepatan untuk menuntaskan proyek-proyek strategis di bidang Transportasi (MRT, LRT), Pengolahan Sampah, Sistem Pengolahan Air Minum (SPAM), Jakarta Sewerage System dan Tanggul Pantai.
"Kelima, Pulau Seribu sebagai kawasan destinasi wisata masih kurang mendapatkan perhatian," pungkasnya.