Cek Fakta
Suara.com - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Demokrat DKI Jakarta, Mujiyono menyampaikan sejumlah permasalahan di Jakarta saat ini. Hal ini disebutnya sebagai refleksi pada Hari Ulang Tahun (HUT) ke-497 Jakarta yang jatuh pada Sabtu ( 22/6/2024) besok.
Masalah pertama, kata Mujiyono, adalah belum adanya penyelarasan tata ruang dan sinkronisasi program pembangunan dengan wilayah penyangga.
Menurutnya, Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional dan kota global harus mampu melakukan sinkronisasi program Pembangunan strategis kawasan dengan wilayah-wilayah sekitarnya.
"Selama ini penyelarasan tata ruang dan sinkronisasi program pembangunan dalam kawasan Jabodetabekjur belum optimal dilakukan," ujar Mujiyono kepada wartawan, Jumat (21/6/2024).
Ketua Komisi A DPRD DKI ini menilai pemecahan masalah di wilayah aglomerasi penting karena persoalan Jakarta berkaitan dengan wilayah sekitarnya.
![Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono telah resmi menjadi Ketua DPD Demokrat DKI Jakarta periode 2021-2026. [Dok. DPD Demokrat DKI]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2022/01/27/59939-ketua-komisi-a-dprd-dki-jakarta-ketua-dpd-demokrat-dki-jakarta-mujiyono.jpg)
"Berbagai permasalahan utama Jakarta seperti kemacetan, banjir, air bersih, dan persampahan akan lebih efektif diselesaikan jika ditangani pada level kawasan," ungkapnya.
Lebih lanjut, ia juga berharap Undang-undang Nomor 2 tahun2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta dapat benar-benar dilaksanakan, khususnya dalam menata kawasan aglomerasi Jabodetabekjur. Peran tersebut akan dikoordinasikan oleh Dewan Kawasan Aglomerasi.
Kedua, Mujiyono menyebut ketimpangan sosial dan ekonomi di Jakarta masih tinggi. Hal ini terlihat dari gedung-ged7nf megah yang bersanding dengan permukiman kumuh.
"Masih ada sekitar 23 persen penduduk Jakarta yang bermukim di permukiman kumuh atau di kampung-kampung kota dengan sarana prasana lingkungan yang kurang memadai," lanjutnya.
Ketimpangan dalam bidang pendidikan juga terlihat. Siswa dari Keluarga yang berkecukupan bersekolah di sekolah-sekolah favorit sedangkan siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu bersekolah di sekolah yang kualitasnya rendah.
"Ada permasalahan yang bersifat struktural yang memerlukan intervensi dari pemerintah agar ada pemerataan bagi warga Jakarta untuk mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas karena pendidikan merupakan faktor kunci mobilitas sosial yang membuka kesempatan untuk meningkatkan status sosial," jelasnya.
Ketiga, Mujiyono menilai pengembangan budaya Betawi masih minim dilaksanakan, meskipun secara regulasi sudah ada Perda DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi.
Untuk mengatasi persoalan ini, Mujiyono menyebut Pemprov harus lebih aktif membangun kolaborasi dengan para pekerja seni betawi, dunia usaha, lembaga pendidikan, sanggar dan sebagainya.
"Untuk membangun fasilitas umum yang bernuansa betawi, membuat pentas seni dan pagelaran budaya, dan meningkatkan produksi kerajinan maupun makanan khas betawi," tuturnya.
Keempat, perlunya segera melakukan percepatan untuk menuntaskan proyek-proyek strategis di bidang Transportasi (MRT, LRT), Pengolahan Sampah, Sistem Pengolahan Air Minum (SPAM), Jakarta Sewerage System dan Tanggul Pantai.
"Kelima, Pulau Seribu sebagai kawasan destinasi wisata masih kurang mendapatkan perhatian," pungkasnya.
