Desak Gelar Muktamar Demi Gantikan Mardiono, DPP PPP Gubris Surat Romy dkk: Cuma Saran, Bukan Kewajiban

Suara.com - Surat Dewan Majelis PPP yang berisi desakan untuk segera menggelar Muktamar tahun ini hanya dianggap sebagai masukan untuk pimpinan partai. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua DPP PPP, Achmad Baidowi.

"Surat tersebut dikirimkan ke Plt ketua umum dan menjadi bahan masukan," kata Awiek saat dihubungi Suara.com, Rabu (19/6/2024).

Menurutnya, dalam rapat-rapat DPP partai hingga Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) ke IX partai adanya surat tersebut tak jadi pembahasan.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Achmad Baidowi alias Awiek. [Suara.com/Bagaskara]

Ia menegaskan, jika mayoritas Dewan Pengurus Wilayah juga sudah merekomendasikan agar partai menggelar Muktamar 2025.

"Dan mayoritas DPW merekomendasikan dalam rapimnas Muktamar tahun 2025. Rekomendasi Rapimnas ini akan dibawa ke Mukernas sebagai forum yang berwenang menjadwalkan Muktamar," katanya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan, adanya surat dari Dewan Majelis partai bukan menjadi sebuah kewajiban untuk dilakukan.

"Sebagai sebuah saran, surat majelis tersebut bukan sebuah kewajiban," pungkasnya.

Desakan Gelar Muktamar PPP

Sebelumnya, Dewan Majelis PPP mendesak agar pimpinan partai berlambang Kakbah itu segera menggelar muktamar pada tahun ini. Ini karena partai yang dipimpin Mardiono gagal meloloskan PPP ke DPR RI.

Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP Romahurmuziy mengatakan bahwa surat tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Majelis Kehormatan PPP Zarkasih Nur dan Mustofa Aqil Siroj ke DPP yang dipimpin Plt Ketua Umum Mardiono.