Oegroseno pun mengingatkan bahwa penegak hukum tak boleh sewenang-wenang melakukan penyitaan terhadap seseorang yang berstatus sebagai tersangka.
Penyitaan hanya boleh dilakukan dengan aturan yang ketat dan barang yang disita terlibat langsung dengan kejahatan yang dilakukan tersangka.
"ketika saya ikut pendidikan di Amerika saja itu ada tentang masalah kepropaman jadi saat polisi menggeledah tersangka di rumahnya kemudian polisi itu membaca hape istri tersangka itu pelanggaran profesi berat dan polisi itu diberhentikan," jelasnya.
"Bagi saya kalau KPK mengambil langkah seperti itu apa diatur di UU KPK? ya tetapi kalau di hukum acara pidana itu saya ngga ada, kalau UU khusus ya silakan tapi itu UU-nya yang salah menurut saya harus diperbaiki," tukasnya.
Sementara itu eks penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap punya pendapat lain mengenai tindakan KPK yang menyita ponsel Hasto Kristiyanto.
Ia menilai tindakan KPK tidak mungkin sembarangan. Penyitaan itu dilakukan akrena ada informasi terkait kasus yang tengah ditangani yakni kasus suap yang melibatkan mantan caleg PDIP Harun Masiku.
"Artinya ketika hp disita artinya diduga ada sesuatu di ponsel tersebut yang diduga terkait dengan Harun Masiku. Jadi pasti ada hubungannya, ngga asal-asalan atau penyidik berlaku ugal-ugalan," ujarnya.
Lebih jauh, Yudi menyebut bahwa penyitaan ponsel milik Hasto itu justru menunjukkan ada kemajuan dalam pengejaran Harun Masiku.
"Dia, Rossa penyelidik dalam OTT ya jadi tentu dia sudah paham soal kasus ini, bisa jadi dia sudah tau arah dimana Harun Masiku bersembunyi termasuk juga perkara pokoknya konstruksinya seperti apa yang belum diselesaikan penyidik sebelumnya.