Indonesia Abstain dalam Deklarasi KTT Perdamaian Ukraina

'Perdamaian memerlukan keterlibatan dan dialog antara semua pihak'

Dalam deklarasi bersama tersebut, negara-negara pendukung menyatakan bahwa mereka melakukan "pertukaran pandangan yang bermanfaat, komprehensif, dan konstruktif menuju kerangka perdamaian yang menyeluruh, adil, dan abadi, berdasarkan hukum internasional, termasuk Piagam PBB."

"Secara khusus, kami menegaskan kembali komitmen untuk menahan diri dari ancaman atau penggunaan kekuatan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik negara mana pun, prinsip kedaulatan, kemerdekaan dan integritas wilayah semua negara," bunyi pernyataan tersebut.

"... termasuk Ukraina, dalam perbatasan mereka yang diakui secara internasional, termasuk perairan teritorial, serta penyelesaian sengketa melalui cara damai sebagai prinsip hukum internasional," lanjut pernyataan tersebut.

Namun, mereka menggarisbawahi bahwa mencapai perdamaian "membutuhkan keterlibatan dan dialog antara semua pihak."

Mereka juga menyepakati visi bersama mengenai berbagai isu, termasuk penggunaan energi nuklir dan instalasi nuklir, ketahanan pangan global dan tahanan perang.

"Penggunaan energi nuklir dan instalasi nuklir harus aman, terlindungi, dan ramah lingkungan," menurut deklarasi tersebut.

"Pembangkit instalasi tenaga nuklir Ukraina, termasuk Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Zaporizhzhia, harus beroperasi dengan aman dan terjamin di bawah kendali kedaulatan penuh Ukraina serta sejalan dengan prinsip-prinsip IAEA dan di bawah pengawasannya,"sambung deklarasi itu.

Mengenai keamanan global, deklarasi menekankan bahwa ketahanan pangan global bergantung pada produksi dan pasokan produk pangan yang tidak terputus.

Navigasi komersial yang bebas, penuh, dan aman, serta akses ke pelabuhan laut di Laut Hitam dan Laut Azov, sangat penting. Serangan terhadap kapal dagang di pelabuhan, sepanjang rute perdagangan, serta terhadap pelabuhan sipil dan infrastruktur pelabuhan sipil, tidak dapat diterima.