Mahfud MD jadi 'Dosen Dadakan' di Sekolah Partai PDIP, Megawati, Hasto Kristiyanto hingga Tina Toon Diajari Ini

Jum'at, 14 Juni 2024 | 11:49 WIB
Mahfud MD jadi 'Dosen Dadakan' di Sekolah Partai PDIP, Megawati, Hasto Kristiyanto hingga Tina Toon Diajari Ini
Mahfud MD jadi 'Dosen Dadakan' di Sekolah Partai PDIP, Megawati, Hasto Kristiyanto hingga Tina Toon Diajari Ini. (Suara.com/Bagaskara)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Eks Menko Polhukam Mahfud MD mendadak menggelar kuliah umum kepada jajaran PDI Perjuangan di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (14/6/2024). Kuliah umum dengan Mahfud MD sebagai 'dosen dadakan' itu turut dihadiri elite PDIP.

Pantauan Suara.com di lokasi, terlihat hadir Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto, Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat, serta sejumlah anggota DPR RI dari Fraksi PDIP dan Anggota DPR RI DPRD terpilih seperti Deddy Sitorus, Masinton Pasaribu, Denny Cagur hingga Tina Toon.

Tak hanya itu, Megawati Soekarnoputri selaku ketum partai hingga ratusan pengurus PDIP dari berbagai daerah juga  ikut Sekolah Hukum yang dibawakan Mahfud MD lewat daring. 

Adapun dalam sambutannya, Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa dirinya bersama Mahfud Md telah melaporkan kegiatan Sekolah Hukum PDIP kepada Megawati.

Dalam pertemuan itu, kata Hasto, Megawati mengatakan, bahwa sekolah hukum ini sangat penting dan wajib diikuti oleh seluruh calon anggota legislatif terpilih, baik di tingkat pusat, tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota dan dilaksanakan secara daring.

"Begitu antusiasnya Ibu Megawati, sampai kemarin disampaikan saya juga mau ikut sekolah hukum. Dan kemudian kami sampaikan bahwa acara ini secara hybrid sehingga beliau mengikuti secara daring,” kata Hasto.

Hasto lantas mengingatkan peserta Sekolah Hukum jika Mahfud MD yang pernah memberikan keynote speech tentang reformasi sistem hukum nasional di Sekolah Partai pada 13 Oktober 2022, lalu.

Kala itu, seluruh jajaran PDIP melihat berbagai persoalan-persoalan bangsa terkait dengan sebagai negara yang semua didesain dengan konsepsi supremasi hukum, berdasarkan ideologi Pancasila berdasarkan konstitusi. Namun, di dalam praktik terjadi pergeseran yang luar biasa sehingga hukum menjadi alat kekuasaan, menjadi alat penguasa.

"Pendapat para pakar termasuk Dr. Sukidi mengatakan terjadi autocracy legalism atas watak pemerintahan yang authoritarian populism," katanya.

Baca Juga: Makjleb! PDIP Sentil Jokowi: Sekarang Presiden Lebih Dengar Projo dan Bara JP

"Karena itulah sebagai partai yang konsisten di dalam membangun supremasi hukum, pemahaman terhadap generasi-generasi dari para pendiri bangsa terkait dengan sistem hukum nasional bagi kita sangatlah penting," sambungnya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI