Infografis
Suara.com - Wakil Ketua Komisi I DPR RI fraksi PDIP, Utut Adianto memberikan kritik mengenai peran Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) dan Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas). Hal itu disampaikan Utut dalam Rapat Kerja Komisi I dengan Lemhannas dan Wantannas di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (13/6/2024).
Utut secara lantang menyebut jika ke dua lembaga tersebut tak terlihat perannya. Menurutnya, Presiden kekinian justru lebih mendengar relawan ketimbang ke dua lembaga tersebut.
"Presiden lebih dengar Projo ketimbang Wantannas, presiden lebih dengerin Bara JP ketimbang Gubernur Lemhannas. Lantas kita mau letakkan di mana?" kata Utut.
Utut menyampaikan jika dirinya menyampaikan hal itu bukan karena keberpihakan. Pasalnya, ke dua lembaga hanya terlihat hebat di atas kertas tapi di lapangan tidak.
Baca Juga: Ngaku Trauma Dibentak Penyidik Rossa Purbo, KPK Tantang Balik Staf Hasto PDIP Buka Rekaman CCTV
"Mohon maaf ini bukan soal keberpihakan keberpihakan, kami sudah clear tadi kita dukung anggaran, tetapi bernegara gara enggak bisa begini, hanya di atas kertas bapak hebat, di atas kertas ada 8 menteri dan bapak sekretaris, komunikasi dengan presiden, lapangannya tidak?" ungkapnya.
Apalagi, kata dia, adanya ke dua lembaga tersebut terkesan saat ini hanya menjadi tempat parkir para petinggi TNI maupun Polri.
"Di sini bapak-bapak orang hebat semua, bintang 3 itu wah lulusnya setiap jenjang susah, Pak Panca dulu Kadapol pak, orang mau ketemu Pak Kadapol antrinya bisa 2 bulan, sekarang di sana (Wantannas). Dugaan saya yang mau mertamu juga jarang. Ke depan ini Wantannas seperti apa?" ujarnya.
"Saya berkata gini berani karena sekarang ada RUU TNI dan Polri yang akan masuk, potensi teman-teman TNI akan bisa ke semua kementerian lembaga, minta maaf kalau selama ini dipikiran teman-teman inilah tempat parkir para petinggi TNI maupun Polri, ini yang harus kita perbaiki," sambungnya.
Ia pun meminta ke dua lembaga tersebut berbenah. Sebab para petinggi TNI dan Polri yang ada di Lemhannas dan Wantannas akan semakin leluasa jika RUU TNI dan Polri bisa disahkan.
Baca Juga: Drama Serangan Balik Kubu Hasto: Batal Polisikan Penyidik KPK Rossa Purbo usai 3 Jam di Bareskrim
"Ke depan kalau nanti TNI dan Polri undang-undangnya kita godok, bapak akan disebar diperbantukan di sipil dan manfaat bapak jauh lebih hebat," pungkasnya.
