Infografis
Suara.com - Kebanyakan warga RW 01, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, mengeluhkan sejumlah aktivitas bisnis yang terjadi di kawasan perumahan. Mulai dari parkir liar hingga operasional kafe yang diduga tak memiliki izin dianggap mengganggu keseharian masyarakat setempat.
Keluhan ini sudah sempat disampaikan warga kepada DPRD DKI Jakarta. Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi juga sudah menggelar audiensi warga dengan pemerintah setempat dan memberi waktu agar masalah ini ditangani dalam sepekan.
Suara.com pun mencoba mendatangi langsung lokasi ini. Pantauan di lokasi, terlihat memang banyak parkir liar yang ada di Jalan Wijaya VI, Jalan Wijaya VII, dan Jalan Iskandarsyah II.
Lapak parkir yang digunakan adalah bagian badan jalan dan trotoar. Kemudian, ada juru parkir yang menata motor, memasangi helm dengan kantong plastik, hingga membantu memarkirkan kendaraan.
Baca Juga: DPRD DKI Minta Pemprov Tak Persulit Warga Hunian Vertikal Imbas Penonaktifan NIK
Terlihat lahan parkir ini sebenarnya berada di area dalam portal yang merupakan pembatas antara Jalan Melawai Raya dengan jalan perumahan warga.
Pada portal itu juga sudah tertulis penolakan dari warga atas kegiatan tempat usaha di kawasan permukiman.
Kemudian, Suara.com juga sempat menelusuri salah satu kafe atau restoran yang ada di Jalan Wijaya VI bernama Solo Ristorante. Sama dengan parkiran sebelumnya, restoran ini berada di bagian dalam portal yang membatasi rumah warga dengan jalan utama.
Restoran ini sebenarnya memiliki lahan parkir di bagian depannya. Namun, ketika parkiran penuh, otomatis kendaraan diparkirkan di badan jalan hingga di depan rumah warga.
Ketua RW 02 Melawai, Nizarman Aminuddin, mengaku sudah berulang kali menerima keluhan warga atas parkiran liar dan operasional restoran ini. Sebab, selain masalah parkir, masyarakat yang bukan penghuni kawasan permukiman ini menjadi semakin ramai.
Baca Juga: Tampung Keluhan Penghapusan NIK, DPRD DKI Minta Aplikasi ALPUKAT BETAWI Dioptimalkan
"Kan kayak gini orang ramai lalu-lalang. Kita nggak kenal siapa saja. Sementara di sini kita pengen tenang, istirahat jadi terganggu," ujar Nizarman kepada Suara.com di lokasi, Kamis (13/6/2024).
"Kalau peraturan dulu kan kalau orang bangun rumah atau bikin perusahaan, dia akan menghitung dulu parkirnya muat gak," lanjutnya menambahkan.
Nizarman juga sempat melakukan penelusuran ke restoran itu dan ternyata terbukti ada penjualan minuman keras (miras) alias beralkohol. Ia menyesalkan hal ini karena dilakukan di kawasan permukiman.
"Jual miras akan mengakibatkan suatu pelajaran yang tidak baik kepada mungkin anak cucu kami yang tinggal di pemukiman," jelasnya.
Lebih lanjut, Nizarman tak mau menyalahkan sepenuhnya persoalan ini kepada pemilik usaha itu dan pengelola parkir liar. Seharusnya, pemerintah setempat turun tangan mengatasi persoalan ini.
"Makanya jangan kita diadu domba. Masa dibentrokin pemilik usaha sama warga, nggak boleh dong. Lurah, camat ini ke mana? Ada keluhan warga ya jangan diam saja tapi ditindaklanjuti dong!" pungkasnya.
Saat menerima audiensi warga RW 02 Melawai, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi meminta Menteri Investasi sekaligus Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia mengevaluasi kebijakan OSS yang mengeluarkan izin para pengusaha di tempat itu. Menurutnya, perizinan yang dikeluarkan kerap tak sejalan dengan pengaturan dari Pemerintah Daerah.
"Pak Menteri Bahlil ini buat suatu peraturan namanya itu OSS, Online Single Submission karena dia tanpa koordinasi dengan Pemda dia bisa membangun investasi dimana-mana," ucap Prasetio.
Meski demikian, Prasetio mengaku sebenarnya tidak menentang kebijakan sistem OSS itu. Namun, sebelum mengeluarkan perizinan, perlu dilaksanakan koordinasi dengan pemerintah setempat.
"Kami gak masalah, kita gak akan mematikan investasi, tapi harus diajak ngomong dong Pemda karena kita mengacu pada otonomi daerah," lanjut Pras.
Prasetio juga mengaku tak hanya satu kali ini saja menerima aduan serupa. Ia meminta ke depannya Bahlil melakukan evaluasi atas kebijakan ini.
Ia juga meminta Pemprov DKI segera menindaklanjuti persoalan ini dan menjawab keluhan warga.
"Kalau semua ditabrak, nah ini yang terjadi nih, (wilayah) Tulodong, Senopati dan sekarang Melawai dan seterusnya begitu terus," pungkasnya.
