Suara.com - Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini, menilai jika adanya bagi-bagi jabatan Komisaris BUMN terhadap kader-kader Partai Gerindra dianggap sah-sah saja dilakukan. Pasalnya Gerindra dan Prabowo Subianto merupakan pemenang dalam Pemilu 2024.
"Yang pertama, penentuan menteri, penentuan apa, seluruh jabatan itu adalah haknya tentu pemenang," kata Jazuli di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (13/6/2024).
Ia lantas menyampaikan, hal serupa juga pernah dilakukan oleh Joko Widodo ketika memenangi Pemilu 2014 dan 2019.
"Dulu juga kan zamannya Pak Jokowi menentukan siapapun ndak ada yang bisa ini, sekarang umpamanya dari partai tertentu, kalau partai tertentu itu memang pemenang Pilpres, menurut saya sih sah-sah saja," ungkapnya.
![Menteri Pertahanan Prabowo Subianto turut mendampingi Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam penerbangan kepala negara menuju Provinsi Jawa Timur. [Foto: Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2024/03/08/37964-menteri-pertahanan-prabowo-subianto-prabowo-jokowi-prabowo.jpg)
Asalkan, kata dia, orang-orang yang ditunjuk menduduki jabatan benar-benar memiliki kapasitas dan kualitas.
"Yang penting kompetensi, kapasitas, dan segalanya, profesionalitasnya, dijaga," ujarnya.
"Saya termasuk bukan orang yang membedakan antara profesional dengan parpol, karena enggak boleh ada dikotomi antara orang profesional dengan orang parpol, banyak juga orang parpol yang mempunyai profesionalitas," sambungnya.
Bagi-bagi Jabatan
Sebelumnya, kepastian Prabowo Subianto menjadi presiden terpilih Indonesia 2024-2029 perlahan mulai membawa berkah bagi sejumlah kader Partai Gerindra. Satu-persatu kader partai berlambang kepala burung garuda itu mulai duduk di kursi sejumlah perusahaan BUMN.
Baca Juga: Hitung-hitungan Jika Duet Anies-Kaesang Terwujud, PKS-PDIP Berpotensi 'Minggat'
Tak bisa dipungkuri penempatan kader partai di kursi komisaris perusahaan plat merah ini merupakan praktik lumrah sebagai tanda balas jasa kepada para kader sekaligus menjalankan strategi politik praktis partai pemenang pemilu.