Warga Keluhkan Operasional Bar dan Restoran di Melawai, Ketua DPRD DKI Kritik Kebijakan Bahlil

Rabu, 12 Juni 2024 | 20:14 WIB
Warga Keluhkan Operasional Bar dan Restoran di Melawai, Ketua DPRD DKI Kritik Kebijakan Bahlil
Sejumlah warga yang tinggal di Jalan Melawai VI, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, mengeluhkan operasional sejumlah tempat usaha yang didirikan di kawasan permukiman ke Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi. (Suara.com/Fakhri)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Sejumlah warga yang tinggal di Jalan Melawai VI, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, mengeluhkan operasional sejumlah tempat usaha yang didirikan di kawasan permukiman. Mereka mengeluhkan kebisingan hingga penggunaan parkir ilegal karena sejumlah bar dan restoran.

Atas keluhan ini, sejumlah perwakilan warga mengadukan masalah tersebut kepada Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi. Mereka diterima Prasetio untuk melakukan audiensi di gedung DPRD DKI, Rabu (12/6/2024).

Ketua RW 01 Melawai, Nizarman Aminuddin, mengaku sudah mengadukan persoalan ini kepada sejumlah pihak seperti Camat dan Lurah. Namun, mereka tak bisa mengurusnya karena beralasan sudah mengurus izin melalui sistem Online Single Submission (OSS) yang dikeluarkan Kementerian Investasi.

Warga juga disebutnya sudah berupaya menegur langsung para pemilik usaha itu tapi hasilnya nihil.

Baca Juga: Intip Kekayaan Bupati Gunungkidul: Dulu Hadiri Groundbreaking Beach Club Raffi Ahmad, Kini Sebut Belum Berizin

"Warga kebingungan ya dengan adanya cafe-cafe yang berada di tempat pemukiman, tiba-tiba tumbuh dan mereka (pengelola tempat usaha) beralasan sudah dapat izin OSS dan segala macam," ujar Nizarman kepada wartawan.

"Kami gak nyaman sekarang, karena tiba-tiba timbul legal. Nah emang kami gak legal? kami punya hak. Kemana? Sudah laporkan kemana-mana. Bukan sekali. Makanya itu kami laporkan ke rumah rakyat melalui Ketua DPRD," ucapnya memambahkan.

Bahkan, Nizarman sudah mengumpulkan mayoritas warga dan membuat surat pernyataan tidak setuju apabila kawasan perumahan itu dijadikan tempat usaha.

"Kami penduduk asli situ, kami juga punya sertifikat, kami mengikuti peraturan-peraturan daerah, bayar pajak segala macam. Mereka (pengusaha) yang hanya datang, cari uang dan kontrak, Apakah kami artinya diusir keluar dari pemukiman ini?," sesalnya.

Nizarman menyebut salah satu restoran yang dikeluhkan adalah milik artis Raffi Ahmad bernama Le Nusa. Restoran ini bahkan mengganggu warga sejak dibangun karena terus melakukan konstruksi pada malam hari.

Baca Juga: Terungkap Posisi Raffi Ahmad di Proyek Beach Club di Gunung Kidul, Bukan Pecentus tapi...

Ada juga usaha travel dan restoran lainnya yang memarkirkan kendaraan di trotoar dan badan jalan. Bahkan, sejumlah bar menyajikan minuman keras dan live music hingga larut malam.

"Yang lagi dibangun itu katanya kepunyaan Raffi Ahmad, namanya Le Nusa. Itu dia ngebangunnnya siang malam. Kalau rumah kamu di Sebelah rumahnya tok-tok-tok (ngebangun) siang malam kan meriang juga," jelasnya.

Sementara, Ketua DPRD Jakarta, Prasetio Edi Marsudi meminta Menteri Investasi sekaligus Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia mengevaluasi kebijakan OSS yang mengeluarkan izin para pengusaha di tempat itu. Menurutnya, perizinan yang dikeluarkan kerap tak sejalan dengan pengaturan dari Pemerintah Daerah.

"Pak Menteri Bahlil ini buat suatu peraturan namanya itu OSS, Online Single Submission karena dia tanpa koordinasi dengan Pemda dia bisa membangun investasi dimana-mana," ucap Prasetio.

Meski demikian, Prasetio mengaku sebenarnya tidak menentang kebijakan sistem OSS itu. Namun, sebelum mengeluarkan perizinan, perlu dilaksanakan koordinasi dengan pemerintah setempat.

"Kita gak masalah, kita gak akan mematikan investasi, tapi harus diajak ngomong dong Pemda karena kita mengacu pada otonomi daerah," lanjut Pras.

Prasetio juga mengaku tak hanya satu kali ini saja menerima aduan serupa. Ia meminta ke depannya Bahlil melakukan evaluasi atas kebijakan ini.

Ia juga meminta Pemprov DKI segera menindaklanjuti persoalan ini dan menjawab keluhan warga.

"Kalau semua ditabrak, nah ini yang terjadi nih, (wilayah) Tulodong, Senopati dan sekarang Melawai dan seterusnya begitu terus," pungkasnya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI