Infografis
Suara.com - Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD berikan komentar terkait pernyataan Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia terkait investor asing di Ibu Kota Nusantara alias IKN.
Bahlil sebelumnya saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI Selasa (11/6/2024) mengatakan bahwa memang sampai saat ini belum ada investor asing yang masuk di IKN.
Bahlil berdalih hal itu lantaran dalam proyek IKN membutuhkan penanaman modal dari dalam negeri untuk pembangunan tahap 1, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP.
"Kalau ditanya kenapa belum ada investasi asing, desain kita itu klaster pertama ini selesai di lingkaran I (Kawasan Inti Pusat Pemerintahan/KIPP IKN), baru masuk investasi asing di lingkaran II," ungkap Bahlil.
Baca Juga: Menteri Bahlil Tak Dilibatkan di Investasi Starlink, Singgung Kominfo
"Sekarang belum mereka bisa lakukan investasi di IKN karena infrastruktur di lingkaran I belum selesai 100 persen. Sekarang kami lakukan percepatan," tambahnya.
Pernyataan dari Bahlil ini dikomentari oleh eks cawapres nomor urut 03, Mahfud MD. Mahfud di akun X miliknya meminta Bahlil untuk terus mencari investor asing lantaran deadline semakin dekat.
"Oooh, sampai saat ini belum ada ya?" tulis Mahfud mengomentari pemberitaan terkait pernyataan Bahlil, seperti dikutip, Rabu (12/6/2024).
"Cari terus, Mas Bahlil. Setelah 17 Agustus itu perlu jelas deadline-nya. Bisa 6 bulan lagi, bisa 2 tahun lagi, bahkan bisa entah sampai kapan," sambungnya.
Cuitan dari Mahfud MD ini pun mendapat respon dari netizen di platform sosial media X.
Baca Juga: Bule Ngaku Datangi Proyek Pembangunan IKN: di Sini Tidak Ada Air
Otorita Minta Penambahan Anggaran
Sementara itu, Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menyampaikan usulan penambahan anggaran untuk pagu indikatif tahun 2025 sebesar Rp29,8 triliun saat rapat kerja pembahasan anggaran bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.
Pelaksana Tugas Wakil Kepala Otorita IKN Raja Juli Antoni mengatakan penambahan anggaran untuk tahun 2025 itu diusulkan sebagai konsekuensi atas tahap pengelolaan barang milik negara yang akan diserahkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kepada Otorita IKN.
"Kami mencatat beberapa kebutuhan anggaran yang belum teralokasikan dalam pagu indikatif tahun 2025 dengan total Rp29,8 triliun," kata Raja Juli saat pemaparan pembahasan anggaran dikutip dari Antara.
Usulan penambahan anggaran itu meningkat drastis dibanding pagu anggaran tahun-tahun sebelumnya.
Pada tahun 2023, Otorita IKN mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp285,9 miliar dan tahun 2024 naik menjadi Rp543,3 miliar. Sedangkan pada pagu indikatif tahun 2025, angka itu menurun menjadi Rp505,5 miliar.
Menurut Raja Juli, penurunan itu karena rancangan anggaran yang masih berupa baseline, yang berasal dari kebutuhan dan realisasi berdasarkan pagu anggaran 2023-2024.
Untuk itu, pihak Otorita IKN telah mengajukan penambahan anggaran itu untuk tahun 2025 dengan menggelar pertemuan bersama Kementerian Keuangan serta Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional.
