Infografis
Suara.com - Keputusan PBNU menerima tawaran izin usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah menuai sejumlah reaksi dari kalangan Nahdliyin. Sebagian mempertanyakan sikap PBNU tersebut.
Beberapa Nahdliyin arus bawah menyayangkan keputusan PBNU tersebut. Mereka menilai hal itu kontras dengan komitmen selama ini untuk mencegah kerusakan lingkungan akibat pertambangan.
"Kami kaget dengan pernyataan tokoh-tokoh NU belakangan ini, kok NU malah mau berperan dalam kerusakan lingkungan? Dulu NU mengharamkan kerusakan lingkungan, kok sekarang menghalalkan?” kata Tabudin, salah satu warga NU sekaligus korban tambang di Wadas sebagaimana dilansir BBC News Indonesia, Minggu (9/6/2024).
Tabudin merujuk pada putusan NU yang mengharamkan eksploitasi sumber daya alam di Indonesia pada 2015.
NU, dalam muktamar tahun 2021, juga pernah merekomendasikan agar pemerintah menghentikan pembangunan PLTU batubara dan mengurangi produksi batu bara mulai tahun 2022 untuk mempercepat proses transisi energi.
Namun sikap yang diambil oleh PBNU saat ini disebutnya justru berbanding terbalik dengan rekomendasi itu.
“Kami tidak akan percaya lagi, lembaga sebesar NU kok ngomongnya mencla-mencle,” ujar Tabudin yang mengaku “lebih dari kecewa” atas keputusan para petinggi NU tersebut.
Dua kader NU lainnya yang berbicara kepada BBC News Indonesia juga mengutarakan kekecewaan yang sama.
Lewat keputusan ini, mereka khawatir NU justru akan menjadi aktor yang turut serta merusak lingkungan pada saat banyak Nahdliyin di Indonesia justru menjadi korban tambang.
Baca Juga: Beda Sikap Ormas Keagamaan Soal Jatah Tambang, PBNU Paling Gercep
"Kalau pada akhirnya PBNU tetap mengelola tambang, maka segenap warga NU harus memastikan bahwa pengelolaannya memberikan wajah baru pengelolaan yang bisa meminimalisir dampak lingkungan, dan hasilnya dikembalilan untuk kemaslahatan umat yang jauh lebih besar dari dampaknya," kata Wakil Ketua GP Ansor Purworejo, Muhammad Hidayatullah.
