Suara.com - Wacana pemotongan upah pekerja untuk tabungan perumahan rakyat alias Tapera belakangan mendapat penolakan secara masif oleh banyak pihak.
Penolakan terhadap wacana pemotongan upah untuk Tapera menjadi materi komika wanita bernama Mega Salsabila. Isi materi Mega soal Tapera ini begitu menohok bahkan menyindir Deddy Corbuzier.
"Tabungan perumahan rakyat. Pemerintah bikin kebijakan bukannya bijak malah kocak ya," ucap Mega seperti dilihat pada video yang viral di platform sosial media, Selasa (11/6/2024).
"Masa tabungan-tabungan buat rumah yang megang pemerintah, lha istri fungsinya buat apa," sambung Mega.
Baca Juga: Siapa Hasbil Mustaqim? Kader Demokrat yang Ngamuk Dihina Caleg Gagal
Mega kemudian melanjutkan materi stand up-nya itu. Mega menyebut mungkin maksud pemerintah baik, niatnya ingin masyarakat mendapat rumah.
"Tapi maksud gw, kalo rakyat punya rumah, harga tanah dimurahin, harga bahan bangunan dibikin terjangkau. Karena satu lagi tuh, kuli. Karena semakin ke sini harga kuli makin mahal," ucap Mega.
"Maksud gw tuh, orang yang ingin kita nabung (Tapera), sebenarnya orang yang ingin minjem duit tapi gengsi aja. Karena itu yang gw lakuin ke anak gw. Sini kak, uang lebaran di tabungin di bunda aja, nanti kita beli sepeda. Padahal uangnya gw pakai dulu buat beli daster,"
"Pertanyaannya kalo kita nabung di pemerintah, uangnya mau dipakai dulu buat apa, gak ada yang tahu. Mungkin om Deddy (Corbuzier) tahu. Katanya magician, masa gak bisa baca pikiran pemerintah," kata Mega sindir Deddy Corbuzier.
Video stand up Mega ini pun mendapat respon netizen di platform media sosial X.
Baca Juga: BP Tapera Belum Tahu Kapan Iuran Tapera Resmi Berlaku
"Keren ni komika, bicara soal anak presiden dan Tapera, kompor gas, menyala mbaknya," komentar salah satu netizen.
Kapan Iuran Tapera Ditarik?
Kekinian kapan pemotongan iuran dari pekerja berlaku masih dalam proses. Sebab BP Tapera perlu mempersiapkan seluruh sistem dan SDM sebelum memungut iuran Tapera tersebut.
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menjelaskan, BP Tapera harus memiliki sistem pemungutan hingga pengumpulan iuran Tapera yang transparan sebelum memungut ke karyawan.
Kemudian, sumber daya manusia (SDM) juga perlu disiapkan untuk menjalankan sistem tersebut. Dirinya mengaku, BP Tapera masih kekurangan SDM.
"Lalu terkait apakah di 2027? Ya kita nggak bisa pastikan, ada achievement yang harus kami tuju dulu sebelum kita mendapatkan trust untuk memulai penarikan," ucapnya.
Tak hanya itu, Heru juga masih memfinalisasi soal aturan-aturan turunan dalam pemungutan iuran Tapera.
"Kami sendiri sedang finalisasi dan kita sangat hati-hati betul dari amanat Ombudsman nanti, yang menerjemahkan kata wajib dalam kepesertaan ini," jelas Heru.
Sebelumnya, Menteri PUPR yang juga Ketua Komite BP Tapera, Basuki Hadimuljono, mengaku menyesal lantaran kebijakan soal Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang potong gaji karyawan hampir 3 persen menuai protes besar dari masyarakat.
Basuki mengatakan sejauh ini pemerintah sudah menggelontorkan APBN Rp 105 triliun dikucurkan untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP dan subsidi bunga.
"Sedangkan untuk Tapera ini, mungkin dalam 10 tahun bisa terkumpul Rp 50 triliun. Jadi effort-nya dengan kemarahan ini saya pikir saya nyesel betul, saya nggak legewo lah," kata Basuki.